Menakar Efektivitas Kenaikan Plafon Kredit Murah jadi Rp 394 pada 2027

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah meningkatkan total plafon kredit murah untuk program pada 2027 menjadi Rp 394 triliun, naik dari sekitar Rp 337 triliun pada tahun ini.

Meski demikian, kenaikan alokasi pembiayaan tersebut dinilai belum tentu secara otomatis mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai, kredit program pemerintah, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), cukup efektif untuk menjaga akses pembiayaan dan keberlangsungan usaha mikro dan kecil.

Namun, dampak ekonomi dari kebijakan tersebut sangat bergantung pada ketepatan sasaran penyaluran dan pemanfaatan kredit oleh pelaku usaha.

Menurut Yusuf, sekitar 68% pembiayaan telah mengalir ke sektor produksi dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) sebesar 2,14%. Kondisi tersebut menunjukkan kualitas penyaluran kredit relatif terjaga.

Meski begitu, manfaat ekonomi dari penambahan plafon kredit perlu dilihat lebih jauh, terutama dari kemampuan program menjangkau pelaku usaha yang sebelumnya belum memperoleh akses pembiayaan.

Jika sebagian besar kredit hanya digunakan untuk menggantikan pinjaman lama atau kembali disalurkan kepada debitur yang sama, tambahan aktivitas ekonomi yang dihasilkan berpotensi menjadi terbatas.

"Efektivitas program seharusnya tidak hanya diukur dari besarnya plafon atau tingkat penyaluran, tetapi dari jumlah debitur baru yang masuk ke sistem keuangan, usaha yang naik kelas, peningkatan omzet, serta lapangan kerja yang tercipta," tutur Yusuf kepada Kontan, Rabu (11/11/2026).

Yusuf juga menyoroti komposisi kredit program pemerintah. Menurutnya, alokasi kredit investasi untuk industri padat karya sebesar Rp 600 miliar masih relatif kecil dibandingkan total kredit program.

Padahal, sektor industri padat karya memiliki peran penting dalam memperluas kesempatan kerja formal.

Di sisi lain, subsidi bunga KUR juga tetap menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama ketika ruang fiskal pemerintah semakin terbatas.

Lebih lanjut, Yusuf mengingatkan bahwa kredit murah saja tidak cukup untuk menggerakkan perekonomian.

Pasalnya, kebijakan pembiayaan tersebut lebih banyak bekerja dari sisi penawaran, sementara persoalan ekonomi saat ini juga berkaitan dengan lemahnya permintaan masyarakat.

Ia mencontohkan, penjualan eceran pada September hanya tumbuh 0,6%, sementara jumlah pekerja informal terus bertambah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa daya beli dan aktivitas konsumsi masyarakat masih menjadi tantangan.

Menurutnya, pelaku usaha tidak akan terdorong mengambil kredit untuk memperluas kapasitas produksi apabila permintaan pasar masih lemah.

Bahkan, kredit berpotensi menjadi beban baru jika pelaku usaha tidak memiliki kepastian pasar dan arus kas yang memadai untuk membayar cicilan.

Karena itu, Yusuf menilai kebijakan kredit program perlu dibarengi dengan upaya memperkuat pendapatan masyarakat dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja formal.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah merevitalisasi industri padat karya agar mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dengan penghasilan tetap.

Selain itu, pemerintah perlu memperluas pasar bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), antara lain melalui belanja pemerintah, penyerapan produk lokal dalam program prioritas seperti makan bergizi gratis, serta kemitraan dengan perusahaan besar sebagai pembeli tetap.

Penyaluran kredit juga perlu diikuti dengan pendampingan usaha, pelatihan, dan pengawasan penggunaan dana agar pembiayaan benar-benar mampu meningkatkan kapasitas produksi.

Di samping itu, stabilitas harga pangan dan energi perlu dijaga agar kenaikan biaya hidup tidak semakin menekan daya beli masyarakat.

Dengan demikian, Yusuf menegaskan bahwa kredit murah sebaiknya ditempatkan sebagai instrumen pelengkap, bukan satu-satunya kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, tambahan pembiayaan baru dinilai akan memberikan dampak optimal apabila didukung permintaan yang kuat, akses pasar yang jelas, serta pendampingan usaha yang memadai.

Sebab, mesin utama peningkatan kesejahteraan tetap berasal dari pekerjaan produktif dan penghasilan masyarakat yang stabil serta layak.

Sebagai informasi, plafon kredit Rp 392 triliun tersebut terdiri dari, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp 325 triliun, Kredit Usaha Pertanian (KUP) Rp 1,4 triliun, dan Kredit Investasi (KI) Produksi Industri Padat Karya Rp 600 miliar, kredit perumahan Rp 30 triliun, serta dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) Rp 30 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News