Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Partai Demokrat diprediksi akan mengalihkan dukungannya di parlemen kepada Koalisi Indonesia Hebat. Pasalnya, Demokrat sudah dikhianati oleh Partai Golkar yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.
Golkar dianggap mengingkari kesepakatan yang telah dibuat bersama Demokrat dan partai KMP lainnya untuk mendukung peraturan pemerintah pengganti undang-undang pilkada langsung. Perppu tersebut dikeluarkan Presiden ke-6 yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
"Golkar juga harus berhitung, karena dukungan Demokrat bisa pindah ke KIH," kata pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio kepada Kompas.com, Jumat (5/12).
Meskipun mengklaim sebagai penyeimbang, tetapi Partai Demokrat selama ini hampir selalu mendukung KMP di parlemen. Hal tersebut terlihat dari perebutan kursi pimpinan DPR, MPR dan alat kelengkapan dewan.
Jika KMP menolak perppu yang dikeluarkan SBY dan mengingkari kesepakatan, Hendri menilai, sikap politik Demokrat yang selalu mendukung KMP tersebut bukan tidak mungkin akan berubah.
Hendri menyarankan, Golkar dan anggota KMP lainnya berpikir ulang secara matang sebelum mengambil keputusan.
"Ingat perjalanan DPR belum lagi 6 bulan. Jadi perjalanan masih panjang," ujar Hendri.
SBY sebelumnya menyebut Golkar mengingkari kesepakatan terkait Perppu Pilkada. Hal itu disampaikan SBY menyikapi pernyataan Aburizal yang menolak Pilkada secara langsung dan menginstruksikan Fraksi Golkar di DPR untuk menolak Perppu Pilkada.
"Kini, secara sepihak PG (Partai Golkar) menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip. *SBY*," tulis SBY dalam akun Twitter resmi miliknya, @SBYudhoyono, Kamis (4/12) malam.
SBY mengaku memegang Nota Kesepakatan Bersama enam partai politik pada 1 Oktober 2014 untuk mendukung Perppu tersebut. Nota kesepakatan itu, menurut SBY, ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera dan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan.
"Waktu itu PD bersedia bersama KMP dalam kepemimpinan DPR & MPR, dgn syarat (mutlak) KMP harus menyetujui & mendukung Perppu. *SBY*," jelas SBY. (baca: SBY: Menolak Perppu Pilkada, Partai Golkar Ingkari Kesepakatan)
Soal kesepakatan tersebut sudah pernah diungkap SBY saat Demokrat memilih bergabung dalam Koalisi Merah Putih dalam pemilihan pimpinan parlemen 2014-2019. Demokrat bersedia bergabung asal KMP mendukung Perppu Pilkada.
"Meski Demokrat bukan bagian KMP, mereka ingin kebersamaan di DPR & MPR. Ajakan itu saya respons positif dengan satu catatan. PD bersedia bersama2 di DPR & MPR, jika KMP mendukung Perpu Pilkada Langsung dgn Perbaikan yg akan saya terbitkan," ungkap SBY saat itu. (Ihsanuddin)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
