kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Dicurigai, pemerintah ajak parpol bagi BLT


Senin, 06 Mei 2013 / 18:28 WIB
Dicurigai, pemerintah ajak parpol bagi BLT
ILUSTRASI. Pahami 4 Kandungan Skincare Ini, Mengatasi Masalah Kulit Wajah Anda


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Amal Ihsan

JAKARTA. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terbentur program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengancam tidak menyetujui program BLSM ini karena dicurigai hanya akan menguntungkan pemerintah saja. Makanya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan pemerintah bersedia mengajak parpol untuk bersama-sama membangikan BLSM tersebut.

"Nah kalau memang dicurigai BLT (bantuan langsung tunai) itu bermuatan poilitik, marilah bareng-bareng menyerahkan ke masyarakat, kalau perlu semua bendera partai kita kibarkan. Jadi inilah persembahan dari semua parpol," ujar Jero di kompleks Istana Negara, Senin (6/5).

Jero menuturkan, pemberian bantuan langsung kepada masyarakat bertujuan untuk melindungi ekonomi rakyat pasca kenaikan harga BBM. Ia membantah jika pemberian bantuan langsung itu bertujuan politik praktis. Justru pemberian bantuan bertujuan melindungi rakyat miskin. 

Menurut Jero, pemerintah sudah mantap dengan kenaikan BBM model satu harga. Nanti harga BBM berada di kisaran Rp 6.000 hingga Rp 6.500 per liter. Kemungkinan besar kenaikan harga BBM itu akan dilakukan pada awal Juni, tapi jika persetujuan DPR bisa turun lebih cepat, maka pemerintah akan segera menaikkan harga BBM.

DPR sendiri baru akan mulai bersidang lagi pada 13 Mei ke depan. Maka di situlah pemerintah dan DPR akan membahas kompensasi. ero mengaku sudah membicarakan rencana pemerintah akan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) dengan komisi VII DPR.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×