kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   -13.000   -0,85%
  • USD/IDR 16.214   -34,00   -0,21%
  • IDX 7.106   9,09   0,13%
  • KOMPAS100 1.062   0,11   0,01%
  • LQ45 836   0,28   0,03%
  • ISSI 215   0,22   0,10%
  • IDX30 427   0,57   0,13%
  • IDXHIDIV20 515   1,62   0,31%
  • IDX80 121   -0,01   -0,01%
  • IDXV30 125   -0,18   -0,14%
  • IDXQ30 143   0,25   0,18%

Demokrat enggan komentari soal rekening SBY


Senin, 09 Desember 2013 / 23:31 WIB
Demokrat enggan komentari soal rekening SBY
ILUSTRASI. P2P Lending


Sumber: TribunNews.com | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Partai Demokrat enggan berkomentar panjang mengenai tantangan Drajad Wibowo. Wakil Ketua Umum PAN itu menantang Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memeriksa rekening Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Itu ada aturannya, hukum yang berlaku kalau pendapat orang engga usah dikomentari," kata Ketua Dewan Pembina Demokrat EE Mangindaan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/12).

Ia mengatakan pihaknya selalu mengikuti aturan yang berlaku. Menteri Perhubungan itu mengaku rekeningnya telah diaudit dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang. "Iya dong kita lapor juga dengan rekening sekian. Itu sudah bisa diperiksa," kata EE Mangindaan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo mengapresiasi Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkapkan, ada transaksi keuangan meningkat sejak satu tahun menjelang Pemilu 2014.

Dradjad menegaskan, dirinya sejak dulu mendukung semua usaha menjadikan pemilu bersih, dan agar Indonesia bersih. Bahkan, kata Drajad,  seharusnya PPATK, tidak usah gembar-gembor di media yang hanya mengesankan seperti mencari popularitas.

"Sarat saya satu, PPATK harus fair dan tidak pilih kasih. Mereka diangkat Presiden, sementara Presiden SBY sekarang juga menjadi Ketum Demokrat. Nah, PPATK harus berani membuat pernyataan publik, juga memonitor semua rekening Presiden SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, dan siap mempertanggungjawabkannya. Jangan lupa, biasanya yang dimonitor itu bukan hanya yang bersangkutan, tapi juga istri, anak, keluarga dan teman dekat, siapa saja yang bisa dijadikan proksi," papar Dradjad.

Seperti diberitakan, politik uang kerap terjadi setiap pemilu. Politik uang diyakini akan semakin masif mendekati Pemilu 2014 lantaran sistem pemilu dengan proporsional terbuka. Kandidat diyakini bakal jor-joran menggelontorkan dana untuk mendapat suara terbanyak.

Dradjad menegaskan kembali, PPATK jangan pilih kasih. "Jadi, semuanya dimonitor. Karena itu PPATK jangan pilih kasih. Kita sudah ada pengalaman lembaga yang galak ke pihak lain, tapi mlekenthuk (tidak berani) terhadap pihak tertentu. Berani tidak PPATK?" tantang Dradjad Wibowo. (Ferdinand Waskita)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×