Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Partai Demokrat mengaku tidak akan mengenakan sanksi kepada Partai Golkar yang memilih opsi berbeda terkait dengan penghitungan konvensi suara dalam sidang paripurna hari Kamis (12/4) ini. Partai Demokrat masih menghormati pilihan berbeda yang diambil oleh Partai Golkar, yang tetap berpegang teguh dengan pilihannya untuk memilih metode divisor dengan varian webster.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat Ruhut Sitompul, menyatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga merupakan Ketua Setgab memperbolehkan para partai koalisi Setgab untuk menentukan sendiri pilihannya.
"Instruksi Presiden adalah membiarkan, jika pilihan mereka (Golkar dan PDIP) menang. Tapi dengan banyaknya partai yang ikut pemilu, apa pilihan mereka tepat? Pilihan mereka akan memangkas partai-partai kecil yang juga teman-teman Demokrat," tutur Ruhut di Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis (12/4).
Ruhut menambahkan, kali ini, PKS mengikuti opsi mayoritas Setgab dengan memilih penghitungan konversi suara dengan metode kuota murni. Menurut Ruhut, PKS telah menerima hukuman dari Setgab, tidak diundang rapat selama dua kali. "Kami tersentak PKS ingin kembali lagi. Tapi PKS sudah tidak di Setgab lagi," imbuh Ruhut.
Karena itu, menurut Ruhut, langkah PKS yang mendukung opsi Setgab dinilai sudah terlambat. Karena, menurut Ruhut, penghianatan PKS telah dilakukan sebanyak tiga kali. "Sudah tidak ada maaf bagi PKS. Karena yang minta PKS mundur tidak hanya Demokrat, tapi juga PKB, Golkar, PPP dan juga PAN," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
