Demo 1 September, buruh harus perhatikan investasi

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Adi Wikanto

JAKARTA. Ekonomi sedang bergejolak. Perlu dukungan semua pihak untuk membantu pemerintah mengatasi tantangan ekonomi.

Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, dalam situasi seperti ini dibutuhkan kerjasama, kekompakan untuk terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif.

"Ini penting agar kepercayaan pasar dan investor terhadap ekonomi kita semakin besar, sehingga nilai rupiah perlahan lahan tapi pasti semakin menguat," katanya di Jakarta, Senin (31/8).

Menurun Sarman, termasuk rencana kaum buruh yang akan turun demo pasda tanggal 1 September 2015 agar dapat mempertimbangkan aksi tersebut.

Sebab, di kala kondisi ekonomi nasional seperti ini, buruh berdemo kelihatannya kurang tepat dan makin menambah ketidak percayaan investor.

Seharusnya jika ada aspirasi buruh yang ingin disampaikan kepada pemerintah tidak perlu turun ke jalan, karena akan mengganggu aktivitas perdagangan dan bisnis.

"Tapi alangkah baiknya aspirasi itu disampaikan melalui dialog atau dengan audensi akan lebih efektif dan terarah dari pada harus demo kejalanan yang menurunkan produktivitas pekerja," pinta Wakil Ketua Umum Kasin DKI Jakarta ini.

Menurut Sarman, ada beberapa aspirasi buruh yang ingin disampaikan. Pertama, permintaan menurunkan harga barang pokok dan BBM.

Kedua, meminta pemerintah untuk mengambil langkah-langkah untuk tidak terjadinya PHK besar-besaran akibat dampak kurs rupiah yang semakin melemah dan menurunnya daya beli masyarakat akibat pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai target.

Ketiga, memproteksi masuknya tenaga kerja asing. Keempat, kenaikan upah minimum tahun 2016 sebesar 25%.

Kelima, erevisi jaminan kesehatan, jaminan pensiun, perbaikan aturan kesehatan dan keselamatan kerja. Keenam, revisi pengadilan hubungan industrial dengan merevisi UU 2/2004.

Semua tuntutan tersebut semuanya ada pada kebijakan pemerintah. Jika belum puas, Sarman menambahkan, perwakilan buruh melalui serikat pekerja dapat meneruskan aspirasi tersebut ke DPR dan DPD.

"Ke depan kita harus manfaatkan institusi formal yang tersedia untuk menyalurkan aspirasi dan mengurangi aksi demo turun ke jalan untuk menjaga iklim usaha dan investasi yang kondusif," terang Sarman.

Sebab, di era AEC 2015 yang akhir tahun ini akan diberlakukan, tidak tepat lagi buruh demo turun ke jalan, karena persaingan dengan tenaga kerja dari sembilan negara Asean lainnya akan terbuka.

"Buruh harus meningkatkan kompetensi, skill, dan produktivitas untuk dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri," ujar Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta ini.

Terkait permintaan kenaikan UMP 2016 sebesar 25%, Sarman bilang, Dewan Pengupahan masih melakukan survei.

Khusus di DKI Jakarta, Dewan Pengupahan akan melakukan survei sebanyak empa kali. Saat ini, sudah dilaksanakan sebanyak dua kali.

Setelah selesai survei, Dewan Pengupahan akan bersidang untuk menetapkan angka KHL sebagai dasar perhitungan untuk menetapkan besaran kenaikan UMP 2016.

Sampai saat ini, dalam penentuan KHL masih memakai peraturan yang ada dalam survei maupun menetapkan UMP 2016

Dewan Pengupahan berharap buruh dalam menuntut kenaikan UMP 2016 tidak berlebihan, tapi harus melihat realitas yang ada, yaitu situasi dan kondisi ekonomi yang sangat memukul dunia usaha.

"Yang kita harapkan pada kondisi seperti ini, dunia usaha tidak melakukan PHK, sembari menunggu langkah kongkret pemerintah untuk memulihkan kembali perekonomian kita dari keterpurukan," ujar Sarman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News