kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45919,51   10,20   1.12%
  • EMAS1.350.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Demi palang merah, Baleg ke Turki dan Denmark


Selasa, 04 September 2012 / 20:45 WIB
Demi palang merah, Baleg ke Turki dan Denmark
ILUSTRASI. Sejumlah saham emiten BUMN karya atau yang bergerak di bidang konstruksi dan pengelolaan jalan tol menghijau pada perdagangan Rabu, (21/7).


Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Djumyati P.

JAKARTA. Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) melakukan studi banding ke Denmark dan Turki untuk mengecek lambang palang merah yang akan digunakan di Indonesia. Hal ini dilakukan karena selama ini masih terjadi perdebatan di Baleg dalam menggunakan dua lambang yakni palang merah dan bulan sabit merah.

Ketua Baleg Ignatius Mulyono mengatakan, bahwa pihaknya perlu melakukan kunjungan itu lantaran masih terjadi perselisihan mengenai lambang yang akan digunakan oleh Palang Merah Indonesia. "Ke sana untuk pemilihan lambang palang merah, karena perdebatan di Baleg tidak selesai-selesai. Ada yang minta lambang bulan sabit merah dan palang merah. Maka kami mengecek ke negara asal lambang tersebut," ujar Ignatius Mulyono saat dihubungi wartawan, Selasa (4/9).

Lebih jauh, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat ini mengatakan, fraksi yang condong ke Timur Tengah memilih untuk menggunakan lambang bulan sabit merah. Sementara, Partai Demokrat lebih memilih palang merah karena berdasarkan perjanjian Internasional.

Kunjungan Baleg ke kedua negara tersebut sudah berjalan sejak 3 September kemarin. Perjalanan ke negara benua Eropa itu berlangsung 5 hari, dengan dua tim yang masing-masing berjumlah 10 anggota.

"Rombongan menuju Denmark di pimpin pak Dimjati. Dan untuk rombongan menuju Turki dipimpin Bu Anna," ucap Ignatius.

Sementara itu, saat ditanya soal berapa anggaran yang digelontorkan untuk studi banding tersebut, Ignatius mengatakan tidak mengetahui. Menurutnya, pimpinan Baleg tidak menandatangani anggaran.

"Masalah anggaran itu urusan sekretaris jenderal DPR dan sekretariat Baleg. Jadi pimpinan tidak menandatangani," tutur Ignatius.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×