Defisit APBN 0,83% dari PDB hingga akhir April, ini kata para ekonom

Senin, 24 Mei 2021 / 16:59 WIB

ILUSTRASI. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir April 2021 defisit Rp 138,1 triliun atau 0,83% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Angka ini pun meningkat dari periode yang sama tahun 2020, yang tercatat defisit 0,48% terhadap PDB.

Di sisi penerimaan negara, realisasi sepanjang Januari-April 2021 menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan naik 6,5% year on year (yoy) dari periode yang sama tahun 2020. Sementara belanja negara tumbuh sekitar 15,9% yoy atau mencapai sekitar 26,3% dari target APBN.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, secara keseluruhan realisasi penerimaan negara khususnya pajak dan penerimaan bukan pajak (PNBP) cenderung on track dan menunjukkan tren pemulihan ekonomi nasional terus berlanjut.

Meskipun begitu Josua juga menggarisbawahi penerimaan pajak yang masih minus 0,5% yoy. Namun, dia tetap melihat sudah ada indikasi perbaikan.

Dari sisi belanja negara pun terlihat bahwa pemerintah berupaya untuk mengakselerasi stimulus ekonomi yang dapat mendongkrak sisi permintaan yakni konsumsi masyarakat, terindikasi dari pertumbuhan belanja modal dan barang dari Kementerian dan Lembaga (K/L) sejalan dengan akselerasi penyaluran bansos dan insentif usaha bagi UMKM.

“Akselerasi belanja negara tersebut bertepatan dengan momentum Ramadhan yang diharapkan dapat mendorong peningkatan konsumsi masyarakat yang merupakan mesin pertumbuhan perekonomian dari sisi pengeluaran,” kata Josua kepada Kontan.co.id, Senin (24/5).

Ke depan Josua bilang, tantangan yang dihadapi pemerintah di tengah pandemi ini masih terkait dengan isu penanganan Covid-19 terutama pelaksanaan vaksinasi yang akan mempengaruhi pemulihan ekonomi nasional yang selanjutnya akan berdampak pada realisasi penerimaan negara tahun ini.

Oleh sebab itu, dia menyebut kebijakan pemerintah perlu difokuskan dalam pengendalian Covid-19 serta memaksimalkan produktivitas belanja pemerintah terutama realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Sehingga APBN sebagai instrumen fiskal dapat berkontribusi dalam pemulihan ekonomi.

“Lebih lanjut produktivitas belanja negara termasuk efektivitas penyaluran PEN akan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi untuk kembali dalam trayektori pertumbuhan ekonomi,” ujar dia.

Sementara dari sisi penerimaan, reformasi perpajakan perlu dilakukan secara berkelanjutan sedemikian sehingga dapat mendukung optimalisasi penerimaan perpajakan dalam jangka menegah-panjang.

“Dengan demikian, dapat mendukung kebijakan konsolidasi fiskal yang dapat memperlebar ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung reformasi struktural pada perekonomian,” ucap Josua.

Sementara itu, Kepala Ekonom Indo Premier Sekuritas Luthfi Ridho mengatakan, kinerja APBN hingga akhir April 2021 sudah cukup optimal. Sejalan dengan perekonomian yang dalam proses perbaikan meskipun gradual.

Dia menyebut masih ada ruang untuk lebih tinggi lagi melalui stimulus fiskal, maka pemerintah diharapkan tidak ragu mendorongnya dengan APBN.

“Untuk belanja bansos yang sudah sangat sukses diperlukan tandem untuk belanja produktif-nya. Jadi untuk setiap bansos yang dikeluarkan, ada baiknya dibarengi dengan semacam proyek padat karya,” jelas dia kepada Kontan.co.id, hari ini.

Namun demikian, dari sisi penerimaan yang bersumber dari migas sekiranya masih dapat dioptimalkan oleh pemerintah agar memperkuat penerimaan pajak dan mengurangi penerbitan utang.