Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Dessy Rosalina
MAKASSAR. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah menyiapkan skema pengembangan dan perbaikan ekonomi rakyat di industri pertanian.
Koperasi akan terlibat dalam reformasi agraria khusunya penggunaan akses lahan yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini Darmin sampaikan dalam pidato di Kongres Koperasi ke-3 di Makassar pada Kamis (12/07).
Setiap lahan yang tersedia akan terbagi-bagi menjadi beberap kluster dan harus tergarap secara berkelompok. "Hal ini harus dirancang, tidak ada yang nama sendiri. Harus ada tanaman hultikultura, pangan, tanaman kebutuhan sehari-hari. Ada lumbungnya," jelas Darmin.
Lahan yang dikelola secara kluster akan diawasi oleh pemerintah sehingga satu klaster mampu melahirkan satu koperasi besar. "Pemerintah melihat untuk membangun koperasi tidak hanya cukup dengan membuat konsep dan kebijakan. Namun harus ada kegiatannya. Sekaligus membangun koperasi," tutur Darmin.
Darmin melanjutkan jika dalam satu atau dua tahun pemerintah mampu membuat 1.000 klaster, maka akan lahir pula 1.000 koperasi. "Namun tidak segampang itu, data terkait kehutanan belum tersusun rapi. Butuh waktu untuk menatanya. Tapi data perhutani kita relatif pahami. Sehingga kita berangkat dari akses lahan bukan redistribusi tanah," jelas Darmin.
Ia memaparkan pada bidang perkebunan Indonesia harus melalukan peremajaan dan bibit. Sebab Indonesia hanya unggul dalam bibit kelapa sawit. Sedangkan perkebunan rakyat adalah karet, cengkeh, kakao, kopi, teh, tebu, dan kelapa.
Darmin menyatakan kalau Indonesia mampu mengubah bibit perkebunan menjadi lebih baik dalam periode yang pendek, maka hanya butuh lahan 50% dari lahan yang digunakan saat ini dengan hasil produksi yang sama. Dus, akan terjadi efisiensi pada jutaan hektar lahan.
Selanjutnya Darmin mengharapkan agar koperasi mampu mengelola pengeringan, pergudangan, logistik, dan pertaninannya sendiri secara kluster.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
