Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
“Kehadiran Otsus menghargai segala perbedaan dan diikuti dengan kerangka regulasi dari sisi kewenangan juga berbeda dengan daerah lain, dimana memiliki kewenangan penuh mengelola sumber daya alam,” ujarnya.
Kemudian, ada pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP), sebuah pengakuan dari negara bahwa Papua memiliki kerangka kelembagaan yang khusus. Juga, ada perbedaan dalam hal fiskal di banding daerah lain. “UU Otsus sudah mendisen soal solusi mulai hak kultural, hingga ekonomi,” tegasnya.
Bahkan, berbagai instrumen juga terus dilahirkan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di Papua, yang terbaru Inpres No 9, di mana mengintegrasikan berbagai kementerian lembaga agar bisa satu visi dalam mendorong percepatan Papua dengan pendekatan yang lebih tepat dan mengena.
Baca Juga: Kebijakan Otsus perlu perbaikan menyeluruh agar orang Papua bisa sejahtera
Karena itu, Billy Mambrasar, Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi, mengajak masyarakat Papua, juga generasi muda Papua, tidak mudah terbawa hoaks, agitasi politik dari kelompok tertentu tanpa melihat utuh manfaat dari Otsus. Agitas kelompok tolak otsus, perlu dilawan dengan berita positif Papua.
“Saya menerima dari beasiswa otsus, tanpa otsus tidak sekolah. Saya mengajak, penerima manfaat menceritakan ke publik, agar menjadi berita baik. Anak muda Papua jangan mudah terbawa hoaks, suarakan kebenaran, menjadi manusia independen membangun kesejahteraan Papua,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
