kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.495.000   -5.000   -0,20%
  • USD/IDR 18.297   24,00   0,13%
  • IDX 5.146   -47,82   -0,92%
  • KOMPAS100 660   -6,44   -0,97%
  • LQ45 536   -4,31   -0,80%
  • ISSI 162   -1,83   -1,12%
  • IDX30 304   -2,68   -0,88%
  • IDXHIDIV20 413   -3,59   -0,86%
  • IDX80 77   -0,69   -0,89%
  • IDXV30 112   -0,51   -0,45%
  • IDXQ30 103   -0,83   -0,79%

Belanja Online hingga Kripto Ternyata Sudah Sumbang Pajak Rp 60,1 Triliun


Sabtu, 21 November 2026 / 11:47 WIB
Belanja Online hingga Kripto Ternyata Sudah Sumbang Pajak Rp 60,1 Triliun
ILUSTRASI. Realisasi pajak di Sulawesi Barat (ANTARA FOTO/AKBAR TADO)


Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp 60,1 triliun sejak pertama dipungut pada 2020 hingga 31 Oktober 2026.

Penerimaan tersebut merupakan akumulasi setoran pajak dari empat sektor, yakni perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).

Dari total penerimaan tersebut, pajak dari sektor PMSE menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp 46,36 triliun. Penerimaan ini terkumpul sejak pemungutan PPN PMSE mulai berjalan pada 2020.

Baca Juga: DJP Raup Rp 60,1 Triliun dari Pajak Ekonomi Digital, Kontribusi E-Commerce Terbesar

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan, perkembangan ekonomi digital membawa perubahan terhadap pola aktivitas ekonomi dan transaksi masyarakat.

"DJP terus menyesuaikan strategi administrasi dan pengawasan perpajakan agar sistem perpajakan tetap relevan dengan dinamika ekonomi digital," ujar Bimo dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).

Secara rinci, penerimaan PPN PMSE tercatat sebesar Rp 731,4 miliar pada 2020, Rp 3,9 triliun pada 2021, Rp 5,51 triliun pada 2022, Rp 6,76 triliun pada 2023, Rp 8,44 triliun pada 2024, Rp 10,32 triliun pada 2025, serta Rp 10,69 triliun sepanjang Januari-Oktober 2026.

Hingga akhir Oktober 2026, DJP telah menunjuk 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 249 pelaku usaha telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN.

Selain PMSE, penerimaan pajak dari transaksi aset kripto mencapai Rp 2,23 triliun. Penerimaan ini terkumpul sejak 2022, dengan rincian Rp 246,54 miliar pada 2022, Rp 220,89 miliar pada 2023, Rp 620,38 miliar pada 2024, Rp 796,74 miliar pada 2025, dan Rp 341,61 miliar sepanjang Januari-Oktober 2026.

Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar Rp 1,34 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri sebesar Rp 881,82 miliar.

Baca Juga: Izin PT RAPP Dicabut, 338.536 Hektare Hutan Kembali Dikuasai Negara

Sementara itu, penerimaan pajak dari sektor fintech mencapai Rp 5,5 triliun sejak mulai dipungut pada 2022. Setoran tersebut terdiri atas Rp 446,39 miliar pada 2022, Rp 1,11 triliun pada 2023, Rp 1,48 triliun pada 2024, Rp 1,37 triliun pada 2025, dan Rp 1,09 triliun sepanjang Januari-Oktober 2026.

Penerimaan pajak fintech berasal dari PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar Rp 1,53 triliun, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri sebesar Rp 728,28 miliar, serta PPN dalam negeri sebesar Rp 3,24 triliun.

Adapun penerimaan Pajak SIPP mencapai Rp 6,02 triliun sejak 2022. Setoran pajak dari sektor ini tercatat sebesar Rp 402,38 miliar pada 2022, Rp 1,12 triliun pada 2023, Rp 1,33 triliun pada 2024, Rp 1,23 triliun pada 2025, dan Rp 1,95 triliun sepanjang Januari-Oktober 2026.

Penerimaan Pajak SIPP berasal dari PPh Pasal 22 sebesar Rp 453,71 miliar dan PPN sebesar Rp 5,57 triliun.

Bimo menyampaikan, perkembangan ekonomi digital perlu didukung oleh ekosistem perpajakan yang adaptif dan berkelanjutan. DJP terus memperkuat sistem administrasi dan mekanisme pemungutan pajak agar mampu mengikuti perkembangan model bisnis serta transaksi digital yang semakin beragam.

"Melalui langkah tersebut, DJP berupaya memastikan aktivitas ekonomi digital berkontribusi secara optimal terhadap penerimaan negara, sekaligus mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil bagi seluruh pelaku usaha," ujar Bimo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×