Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Dadan M. Ramdan
BOGOR. Kekurangan anggaran tidak akan dijadikan alasan bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), dalam merealisasikan program satu juta rumah murah. Padahal jumlah kekurangan anggarannya, masih cukup besar yaitu tidak kurang dari Rp 40 triliun.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono mengatakan, kekurangan anggaran itu masih diusahakan oleh Kementerian Keuangan. Kalaupun belum juga tersedia, pengerjaan proyek ini akan tetap dilanjutkan dengan dana yang ada. Ia beralasan, tidak perlu menunggu semuanya terkumpul. Sebab, "Tahun ini kan, tidak perlu januari-Februari semuanya dibangun, bisa sambil bejalan," ujar Basuki, Jumat (13/2).
Saat ini, dana yang tersedia untuk pembangunan satu juta rumah baru mencapai Rp 18,9 triliun yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan beberapa lembaga. Dengan rincian, APBN sebesar Rp8,1 triliun, FLPP Rp5,4 triliun, Perumnas Rp500 miliar, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Rp 2,5 triliun.
Khusus yang melalui Kementerian PU-Pera, anggaran yang mengalir dari APBN untuk program murah murah hanya Rp3,71 triliun. Basuki bilang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah menyetujui permohonan anggarannya tanpa potongan sedikitpun.
Meskipun dalam perjalanannya, pengajuan anggaran untuk program ini sempat ditolak. DPR meminta dananya dialihkan ke alokasi pembangunan rumah murah bagi TNI/Polri sebesar Rp1,9 triliun.
Dalam waktu dekat ini, pemerintah akan mulai membangun rumah murah untuk buruh di daerah industri seperti Tanggerang, Gunung Sitoli, Nias, dan beberapa daerah perbatasan. Nanti, groundbreaking dilakukan serentak.
Menurut Menteri Perindustrian Saleh Husin, keberadaan rumah murah bisa menarik investor jika dibangun di kawasan industri. Ini menjadi semacam insentif karena bisa mengurangi beban hidup buruh sekaligus mengurangi tekanan bagi duani usaha.
Hal itu pula yang menjadi pembicaraan antara pemerintah dengan PT Jababeka, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan kawasan industri. Untuk luar Jawa, kelengkapan fasilitas pendukung bisa mempercepat realisasi kawasan industri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
