Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Komite Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) melihat penyaluran dana desa belum berdampak pada kemiskinan di perdesaan. Sebab, tahun lalu jumlah penduduk miskin justru mengalami peningkatan.
Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng mengatakan, dana desa yang disalurkan tahun lalu sebesar Rp 46,98 triliun, dua kali lipat dibanding penyaluran di tahun 2015 yang sebesar Rp 20,76 triliun. Namun, jumlah penduduk miskin dipedesaan justru naik 0,2%.
"Kemiskinan di perkotaan memang membaik. Akan tetapi 60% penduduk miskin adanya di perdesaan," kata Endi usai acaradiskusi publik di Demang Restaurant & Lounge Sarinah Jakarta, Kamis (3/8). Tak hanya itu, Nilai Tukar Petani (NTP) yang menunjukkan daya beli juga terus menurun.
Lebih lanjut menurut Endi, jika memang dana desa telah efektif berdampak pada ekonomi, seharusnya pemerintah mengurangi jumlah penyaluran dana desa.
"Angka di tahun ketiga (2017) sebesar Rp 60 triliun sudah kebangetan. Jangan-jangan pemerintah pragmatis saja. Karena untuk infrastruktur jelas dananya cepat habis," tambah dia.
Meski demikian, ia mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur tetap diperlukan. Namun membangun pondasi desa dalam jangka panjang lebih penting. Dalam hal ini pembangunan sumber daya manusianya.
Misalnya, melalui pendidikan dasar hingga menengah, kesehatan, hingga kualitas untuk bisa mandiri secara ekonomi. "Oleh karena itu perlu ada integrasi antara desa dengan sektor-sektor yang bersentuhan dengan pekerjaan masyarakat desa, yaitu pertanian," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
