Reporter: Noverius Laoli | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Penyerapan penyaluran dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) baru mencapai 92,74% atau sebanyak 14,403,041 Rumah Tangga Sasaran (RTS) per hari ini, Kamis (22/8). Sementara yang belum terserap sebanyak 7,26% atau sebanyak 1.127.856 RTS.
Data itu disampaikan Sri Kusumastuti Rahayu, Koordinator Pokja Pengendali Program Bantuan Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Gedung Sekretariat Wakil Presiden, Kamis (22/8).
"Penyerapan tersebut sudah sampai di seluruh Indonesia kecuali Provinsi Papua dan Papua Barat," tuturnya.
Sri mengatakan, di Provinsi Papua dan Papua Barat masih belum bisa disalurkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) beserta BLSM karena persoalan geografis yang tergolong sulit dan tidak mudah dilalui kendaraan.
Meski begitu, ia berjanji dalam waktu dekat, pihaknya akan membagikan KPS sekaligus bersama dengan BLSM kepada warga di kedua provinsi tersebut.
Namun, dari jumlah BLSM yang sudah disalurkan itu masih terjadi perubahan di lapangan. Perubahan itu, antara lain, ada keluarga yang tidak layak mendapatkan BLSM tetapi namanya tercatat sebagai penerima.
Untuk mengatasi hal itu, pemerintah menyerahkannya kepada putusan musyawarah desa. Jadi, bagi yang berhak mendapatkan BLSM, tetapi tidak tercatat mendapatkan KPS, pemerintah mengeluarkan Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM).
Dengan menggunakan kartu tersebut, mereka berhak mendapatkan dana BLSM. Dana BLSM bisa didapatkan di kantor-kantor pos terdekat di daerah masing-masing.
Selain itu, kantor Pos juga menyambangi warga di pedesaan yang daerahnya jauh dari kantor pos untuk memudahkan mereka mendapatkan hak mendapatkan dana BLSM.
Catatan saja, setiap RTS mendapatkan dana sebesar RP 300.000 per bulan BLSM selama empat bulan berturut-turut terhitung sejak bulan Juni sampai September 2013.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
