Reporter: Amal Ihsan Hadian | Editor: Amal Ihsan
JAKARTA. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan proyek transportasi masal monorel Jakarta tidak sampai akan membebani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan menyatakan masih ada cara lain yang bisa digunakan agar PT Adhi Karya Tbk bisa mulai menjalankan proyek tersebut dapat mulai tanpa meminta Peraturan Presiden (Perpres) .
“Saya sudah minta Adhi Karya agar jangan membebani Presiden,” kata Dahlan di gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/4). Dahlan pun lantas meminta jajaran Adhi Karya untuk mencari jalan lain sehingga tidak mengganggu Presiden.
Menurut Dahlan, proyek monorel itu menyangkut tiga wilayah yakni Jakarta, Bekasi dan Bogor jadi tidak perlu sampai melibatkan Presiden. “Itu izin ke masing-masing bupati Bekasi dan Bogor (lalu) membangun di masing-masing wilayah,” terang Dahlan.
Mantan Direktur Utama PLN tersebut mengaku, usulannya tersebut memang akan dinilai aneh. Namun, menurut Dahlan, itulah salah satu cara untuk menembus sistem birokrasi yang sulit dari pada membebani Presiden untuk mengeluarkan Perpers.
Untuk diketahui, proyek monorel membutuhkan dana sekitar Rp 17 triliun dengan panjang lintasan sejauh 30 kilometer, yang dibagi dua jalur yakni jalur hijau sepanjang 14,5 km dan jalur biru 15,5 km. Jalur yang melayani Semanggi-Casablanca-Kuningan.
Semanggi dan Kampung Melayu-Casablanca-Tanah Abang-Roxy dikerjakan oleh PT Jakarta Monorail. Sedangkan jalur tambahan yakni Bekasi- Kuningan dan jalur Cibubur-Cawang dikerjakan oleh PT Adhi Karya.
Adhi Karya berharap Perpres tersebut bisa menjadi payung hukum pengerjaan proyek yang lokasinya berada di dalam dan luar Jakarta. Jika Perpres tersebut dapat segera dikeluarkan, maka Adhi Karya bisa segera memulai pembangunan proyek monorel tahap satu dari Bekasi-Cibubur-Kuningan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
