Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Para pemimpin daerah mengaku belum tahu, pemerintah berencana menggunakan sumbangan 10% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambal defisit BPJS Kesehatan.
Mahyeldi Ansharullah Walikota Padang, Sumatera Barat salah satunya. Ia mengaku, belum mengetahui rencana tersebut.
"Belum tahu malah kita," kata Mahyeldi kepada Kontan.co.id, Selasa (30/10) di Jakarta.
Alih-alih menggunakan dana APBD, Mahyeldi menyarankan pemerintah pusat agar lebih dahulu melakukan evaluasi keseluruhan, guna mengetahui apa sumber defisit tersebut.
"Karena sekarang ini ada yang ironi dana untuk pegawai bpjs kan meningkat. Jangan-jangan biaya operasional yang makin tinggi tapi klaimnya justru rendah. Itu yang perlu dievaluasi, tentu kita berharap dana dari daerah ini jangan dipotong," lanjutnya.
Serupa tapi tak sama, Walikota Metro, Lampung Achmad Pairin juga menyebut belum mengetahui rencana beleid menambal defisit BPJS Kesehatan.
Berbeda dengan Mahyeldi, Achmad akan mengikuti kebijakan tersebut jika terbit kelak.
"Tidak apa, namanya pemerintah, harus ada sinergi antara daerah dan pusat," kata Achmad dalam kesempatan yang sama.
Dia mendukung rencana tersebut lantaran di Metro, Lampung penerima BPJS Kesehatan terhitung minim.
"Untuk persentase rincinya saya lupa. Secara umum warga di Metro sudah 67% yang menggunakan BPJS Kesehatan," sambungnya.
Sekadar informasi, sejak pertama kali program ini diluncurkan tahun 2014, keuangan BPJS Kesehatan selalu defisit. Tahun 2014, defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 3,3 triliun, naik menjadi Rp 5,7 triliun di 2015, dan kembali melonjak menjadi Rp 9,7 triliun pada 2016. Bahkan, tahun ini defisit BPJS Kesehatan diperkirakan bakal mencapai Rp 10 triliun.
Pemicu utama defisit adalah mismatch antara iuran BPJS dan pembiayaan klaim. Pada semester I 2017 iuran peserta hanya Rp 35,96 triliun sementara klaim mencapai Rp 41,18 triliun. Artinya rasio klaim mencapai 114%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
