Reporter: Ragil Nugroho | Editor: Edy Can
JAKARTA. Hingga akhir Desember ini, Kementerian Kehutanan belum menetapkan daerah percobaan (pilot project) bagi pelaksanaan Reducing Emissions from Deforestation dan Degradation (REDD). Hingga saat ini, satuan tugas REDD masih berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk mengidentifikasi dan melihat kemajuan di lapangan.
Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Kementerian Kehutanan Nurmasripatin mengatakan masih banyak permasalahan yang dihadapi di lapangan. Dia mencontohkan seperti masalah kepastian lahan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah. "Selama ini sering terjadi tumpang tindih," katanya, Selasa (21/12).
Saat ini Kementerian Kehutanan terus mengawasi terhadap daerah yang diberi label REDD. Nurmasripatin mengatakan, sudah ada 18 daerah yang siap dari 30 calon daerah percobaan. Beberapa daerah yang sudah siap antara lain Danau Siawan, Kabupatan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur dan Kabupaten Berau di Kalimantan Timur.
Nur Masripatin menambahkan keterlibatan lembaga donor juga menjadi salah satu poin penting keberhasilan aktivitas REDD dan REDD+ yang dipayungi lembaga UN REDD. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto memaparkan negara maju hingga saat ini berkomitmen mendanai REDD hingga US$ 30 miliar di daerah REDD. “Dana itu didapat dari komitmen negara maju dengan bermacam proses tergantung kesepakatan masing-masing negara,” katanya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
