kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.920.000   30.000   1,04%
  • USD/IDR 16.900   45,00   0,27%
  • IDX 7.935   -168,62   -2,08%
  • KOMPAS100 1.117   -23,38   -2,05%
  • LQ45 816   -13,78   -1,66%
  • ISSI 278   -6,99   -2,45%
  • IDX30 426   -6,36   -1,47%
  • IDXHIDIV20 515   -6,10   -1,17%
  • IDX80 125   -2,26   -1,78%
  • IDXV30 139   -2,98   -2,10%
  • IDXQ30 139   -1,10   -0,79%

Current Account Deficit (CAD) pada Kuartal II-2019 melebar, ini kata DBS


Selasa, 20 Agustus 2019 / 15:54 WIB
Current Account Deficit (CAD) pada Kuartal II-2019 melebar, ini kata DBS
ILUSTRASI. Logo DBS


Reporter: Bidara Pink | Editor: Azis Husaini

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Current Account Deficit (CAD) Indonesia pada Q2-2019 melebar hingga 3% dari PDB. Sementara pada kuartal sebelumnya, hanya ada di level 2,6%. Hal ini dipengaruhi oleh repatriasi dividen musiman, pembayaran pinjaman luar negeri, dan penurunan ekspor.

Bank DBS melihat ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya tensi currency war. Hal ini yang kemudian mendorong Bank Indonesia (BI) untuk berhati-hati dalam melakukan penurunan suku bunga lebih lanjut.

Baca Juga: Begini dampak ancaman resesi AS terhadap rupiah dan CAD

Mengenai hal itu, Ekonom Bank DBS Masyita Crystallin dalam rilis Bank DBS menyatakan bahwa mereka berharap besarnya pemotongan suku bunga disesuaikan dengan kebijakan Bank Sentral AS (The Fed) untuk mempertahankan perbedaan tingkat suku bunga.

Sebagai informasi, tren pelebaran CAD ada setelah ledakan komoditas berakhir pada 2013. Setelah tahun tersebut, CAD melebar secara signifikan selama ekspansi pertumbuhan. Bahkan dalam 2 tahun terakhir, pertumbuhan yang di atas 5,1% ini menyebabkan defisit sebesar -US$ 7,4 miliar.

Oleh karena itu, ntuk menurunkan tendensi CAD tersebut, DBS menghimbau agar pemerintah terus mengejar ketertinggalan dalam sektor riil. Pemerintah bisa mengupayakan kebijakan di sisi permintaan baik moneter maupun fiskal.

Kebijakan sektor rill ini juga bisa dilakukan dengan melakukan reformasi struktural yang bertujuan untuk menurunkan biaya logistik, mempermudah perizinan untuk berbisnis, dan merealisasikan undang-undang ketenagakerjaan yang lebih ramah bisnis.

Selain itu, pemerintah juga bisa meningkatkan pengembangan industri yang berorientasi pada ekspor dengan nilai tambah lebih tinggi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×