/2025/07/23/1455009791.jpg "CORE Soroti Kesiapan SDM di Balik Target 1.000 Kopdes Beroperasi")
Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan operasional 1.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih mulai pertengahan Mei 2026. Namun, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai target tersebut kemungkinan baru sebatas peluncuran awal atau soft launch, bukan operasional penuh.
Yusuf mengatakan, tantangan utama program Kopdes Merah Putih bukan terletak pada pembangunan fisik, melainkan kesiapan institusional dan model bisnis koperasi di daerah.
Menurut dia, pemerintah memang relatif cepat membangun infrastruktur seperti gudang, gerai, hingga cold storage. Namun koperasi tetap membutuhkan tata kelola dan SDM yang matang agar dapat berjalan berkelanjutan.
Baca Juga: LPEM UI Ragukan Validitas Pertumbuhan Ekonomi 5,61% Versi BPS, Ini Penjelasannya
“Kalau definisi operasionalnya adalah koperasi sudah berjalan penuh dengan manajemen profesional, model bisnis yang stabil, dan layanan yang benar-benar aktif untuk anggota, saya kira itu masih terlalu dini,” ujar Yusuf kepada Kontan, Selasa (12/5).
Ia menilai terdapat ketidaksesuaian waktu antara penyelesaian pembangunan fisik dan kesiapan sumber daya manusia (SDM). Yusuf menyoroti proses rekrutmen dan pelatihan manajer koperasi yang masih berlangsung hingga pertengahan tahun ini.
Karena itu, Yusuf menilai fase saat ini lebih tepat disebut soft launch dibanding operasional penuh. Ia meminta publik tidak hanya berfokus pada jumlah koperasi yang diresmikan, melainkan keberlanjutan bisnis koperasi beberapa bulan setelah beroperasi.
Menurut Yusuf, model bisnis Kopdes juga perlu disesuaikan dengan karakteristik ekonomi desa masing-masing. Ia mengingatkan pendekatan yang terlalu seragam berisiko membuat koperasi sulit berkembang.
“Ekonomi desa di Indonesia terlalu heterogen untuk diperlakukan dengan template tunggal. Koperasi desa pertanian padi tentu berbeda kebutuhan dan logikanya dengan koperasi desa nelayan atau hortikultura,” katanya.
Ia menilai unit usaha yang paling potensial dikembangkan Kopdes adalah sektor yang terhubung langsung dengan rantai pasok komoditas lokal, seperti agregator hasil panen, gudang penyimpanan, hingga cold chain. Menurutnya, sektor tersebut memiliki peluang menciptakan nilai tambah bagi desa.
Sebaliknya, Yusuf mengingatkan usaha distribusi sembako murah maupun simpan pinjam justru berpotensi menimbulkan masalah apabila tata kelolanya lemah.
Untuk pengembangan berikutnya, Yusuf menilai wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat dan sebagian Sumatera memiliki peluang lebih besar karena didukung basis koperasi yang lebih matang, akses pasar dan komoditas yang jelas. Namun, model bisnis Kopdes di Indonesia Timur dinilai harus lebih adaptif karena tantangan logistik dan pasar yang berbeda.
Lebih lanjut, Yusuf mengingatkan terdapat lima tantangan struktural utama dalam pengembangan Kopdes Merah Putih, yakni keterbatasan SDM profesional, tekanan pembiayaan berbasis utang, kebutuhan modal kerja, tata kelola dan pengawasan, serta potensi konflik dengan ekosistem ekonomi desa yang sudah ada.
Karena itu, ia menilai pemerintah sebaiknya lebih fokus membangun koperasi yang sehat dan memiliki model bisnis terbukti dibanding mengejar target jumlah dalam waktu singkat.
“Lebih baik membangun beberapa ribu Kopdes yang benar-benar sehat, profitable, dan punya model bisnis yang terbukti, lalu direplikasi perlahan, daripada mengejar puluhan ribu unit dalam waktu cepat tetapi banyak yang akhirnya mati suri setelah fase subsidi selesai,” tuturnya.
Baca Juga: Di Depan Investor Asing, Purbaya Pastikan Hambatan Bisnis di RI Akan Disapu Bersih
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
