Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, praktek pungutan liar yang dilakukan oknum aparatur pemerintah masih sering terjadi pada layanan publik di Jakarta. Bahkan, kata Basuki, staf Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman pernah ikut menjadi korban pemalakan anak buahnya itu.
"Masih ada Lurah yang berani malakin orang. Tahu-tahunya orang KPK yang dipalak. Pak Abraham Samad (Ketua) pernah datang ke saya bersama orang yang bikin KTP dipalakin Rp 150 ribu," kata Basuki saat acara sosialisasi Unit Layanan Pengadaan di Balaikota Jakarta, Kamis (13/3/2014).
"Hasil tesnya lurah ini merah. Biar nantinya dia tidak usaha dikasih jabatan saja," lanjut Basuki menyebut Lurah yang ia maksudkan.
Sedangkan keluhan yang disampaikan oleh staf Ombudsman, terjadi saat pengurusan perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Basuki menjelaskan, staf Ombudsman tersebut pernah mengurus perizinan di PTSP Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Di sana, ia tidak dimintai "uang seikhlasnya".
Namun, hal itu tidak terjadi di PTSP Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. "Orang Ombudsmannya ngomong gini, 'Kenapa harus bayar Rp 200 ribu? di Jakarta Timur saja tidak ada. Terus kata petugasnya, 'Tidak, ini sumbangan pak. Terserah bapak mau kasih berapa'," kata Ahok sambil menirukan percakapan tersebut.
Karena itulah, kata dia, dalam waktu dekat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan melakukan tes ulang terhadap seluruh pegawai negeri sipil (PNS) dari golongan III-C hingga IV-A. Nantinya, tes akan lebih ditekankan pada aspek kejiwaan (psikologis).
Tujuan dari dilakukannya tes adalah guna mencari para birokrat yang berdedikasi pada layanan terhadap masyarakat, sebelum mereka menduduki jabatan strategis di tingkat eselon III dan IV. "Rencananya akan kita lakukan bulan depan," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu. (Alsadad Rudi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
