CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.386.000   -14.000   -1,00%
  • USD/IDR 16.295
  • IDX 7.288   47,89   0,66%
  • KOMPAS100 1.141   4,85   0,43%
  • LQ45 920   4,23   0,46%
  • ISSI 218   1,27   0,58%
  • IDX30 460   1,81   0,40%
  • IDXHIDIV20 553   3,30   0,60%
  • IDX80 128   0,57   0,44%
  • IDXV30 130   1,52   1,18%
  • IDXQ30 155   0,78   0,50%

Cegah Inflasi Pangan, Optimalkan Fiskal Daerah dengan Anggaran Belanja Tak Terduga


Selasa, 03 Oktober 2023 / 14:05 WIB
Cegah Inflasi Pangan, Optimalkan Fiskal Daerah dengan Anggaran Belanja Tak Terduga
ILUSTRASI. Inflasi pangan masih menjadi ancaman yang harus segera diatasi pemerintah.KONTAN/Fransiskus Simbolon


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Inflasi pangan masih menjadi ancaman yang harus segera diatasi pemerintah. Pasalnya harga-harga pangan kini sudah merangkak naik, dan dikhawatirkan bisa mengerek inflasi kembali tinggi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi beras pada bulan September 2023 sebesar 18,44% YoY, dengan andil pada inflasi sebesar 0,55%. Kenaikan harga beras ini juga memberikan kontribusi besar terhadap komponen inflasi harga pangan bergejolak.

Plt Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro & Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, dalam upaya mengantisipasi inflasi pangan, dukungan fiskal daerah juga terus dioptimalkan melalui penggunaan Belanja Tak Terduga (BTT).

Baca Juga: BI: Inflasi Melandai, Buah Kerja Sama BI dan Pemerintah

Amanat dukungan APBD dalam pengendalian inflasi melalui penggunaan BTT yang telah termuat dalam Lampiran Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, huruf G no 57c.

Sementara di sektor riil, penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar (SPHP) maupun peningkatan operasi pasar/gerakan pangan murah terus ditingkatkan.

Kemudian, penguatan cadangan pangan pemerintah, fasilitasi distribusi pangan dari daerah surplus ke defisit termasuk optimalisasi tol laut dan jembatan udara, maupun penguatan data terus ditingkatkan pelaksanaannya.

Adapun terkait dengan komoditas beras, Ferry mengatakan, pemerintah terus berupaya untuk memastikan ketersediaannya termasuk melalui pengadaan luar negeri. Stok beras yang dikelola Bulog saat ini per 29 September 2023 tercatat sebesar 1,770 juta ton, yang mana 1,7 juta tonnya merupakan cadangan beras pemerintah.

“Upaya stabilisasi harga melalui penyaluran beras melalui program SPHP hingga 29 September mencapai 795.700 ton dan akan terus dilaksanakan,” tutur Ferry kepada Kontan.co.id, Senin (2/10).

Lebih lanjut, cadangan beras pemerintah pada akhir tahun akan tetap dijaga dan diperkirakan pada kisaran 1,2 juta ton. Dia mengatakan, dengan adanya pasokan beras yang cukup tinggi dikelola pemerintah melalui cadangan beras pemerintah, diharapkan dapat menjaga stabilitas harga beras sehingga inflasi tahun 2023 tetap terkendali dalam rentang sasaran target.

Baca Juga: Waspada! Sejumlah Risiko Ini Membayangi Prospek Inflasi Indonesia

Selain itu, sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat Pemerintah juga telah mulai menyalurkan kembali bantuan pangan beras kepada 21,3 Juta KPM dengan besaran 10 Kg/KPM pada September-November.

“Realisasi sampai dengan 1 Oktober 2023 telah disalurkan bantuan beras sejumlah 197.545 ton atau 98,37% dari total alokasi bulan September,” jelasnya.

Untuk diketahui, perkembangan inflasi pada September tercatat sebesar 0,19% (mtm) dan 2,28% (yoy) atau 1,63% (ytd). Perkembangan tersebut masih sesuai dengan perkiraan awal pemerintah, dimana nantinya di akhir tahun diperkirakan inflasi berada dalam rentang sasaran (3±1%).

Perkembangan inflasi volatile food pada September 2023 tercatat sebesar 3,62% (yoy) dan masih dalam rentang kesepakatan pada HLM TPIP tahun 2023 yakni disekitar 3%-5%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×