Reporter: Handoyo | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Meski masih menuai banyak kritik, pemerintah Indonesia nampaknya bersikukuh dengan rencana bergabung dalam blok kemitraan dagang Trans Pacific Partnership (TTP).
Dengan bergabungnya Indonesia ke TPP, pemerintah ingin mencegah dominasi China di perdagangan, termasuk mencegah membanjirnya produk China di Indonesia.
Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mengatakan dalam skema kerjasama TPP, perdagangan antar negara lebih terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Sehingga, neraca perdagangan bisa lebih seimbang dan tidak hanya menguntungkan salah satu mitra dagang saja.
Ini pula yang mendorong, keikutsertaan Indonesia di TPP. Kata Tom, pemerintah ingin mendorong China untuk lebih agresif membenamkan investasinya di negara mitra, termasuk Indonesia.
Apalagi, selama ini neraca perdagangan Indonesia dan China selalu mencatatkan defisit. Sepanjang Januari - Oktober 2015, defisit neraca perdagangan dengan China tercatat US$12,82 miliar.
Kondisi defisit neraca dagang juga dialami oleh beberapa negara lain. Maklum, kini industri di China sedang over capacity, padahal kondisi ekonominya tengah lesu. Hal inilah yang mendorong Negeri Panda itu agresif untuk mengekspor berbagai produknya ke negara mitra.
Akibatnya, kata Thomas cukup sulit bagi negara-negara mitra untuk menekan defisit neraca dagang. Menurut Thomas, neraca perdagangan dari negara-negara yang bermitra dagang seharusnya imbang. Bila tidak, imbal balik bisa diberikan lewat hal lain seperti investasi.
"Ini juga yang menjadi alasan Pak Joko Widodo mengejar terus soal investasi (China)," ungkapnya, Selasa (24/11).
Bagi Thomas, untuk menyeimbangkan neraca dagang dengan China, hal yang paling cepat dilakukan adalah lewat investasi dan pariwisata. Makanya pemerintah ingin mendorong Cina untuk lebih agresif dalam menanamkan investasi, industri dan pariwisata di negara mitra tidak terkecuali Indonesia.
Butuh waktu
Sebelum bergabung ke TPP, Thomas bilang prioritas utama pemerintah adalah menyelesaikan kesepakatan dagang (trade agreement) dengan negara-negara Eropa yang sudah dimulai sejak masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Syarat masuk ke trade agreement dengan Eropa sudah cukup sulit, yakni sekitar 60%-70% dari total persyaratan TPP. Dengan begitu, "Masuk akal kalau kami penuhi dulu, agar jarak di Eropa ke TPP lebih kecil," ujarnya.
Ia menargetkan trade agreement dengan Eropa bisa rampung dalam dua tahun ke depan. Sedangkan untuk syarat masuk ke TPP ditargetkan rampung setahun setelahnya.
Tapi, ekonom yang juga mantan menteri perhubungan Emil Salim bilang, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi pemerintah bila ingin bergabung ke TPP. Salah satunya soal efisiensi logistik. Selain itu, tak ada lagi keistimewaan bagi perusahaan BUMN dalam kerjasama TPP juga dikhawatirkan akan menurunkan daya saing.
Makanya, "Ini perlu waktu," ujarnya. Pekerjaan saat ini yang terpenting adalah mencapai daya saing tersebut. "Ini bisa dikejar atau tidak," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
