Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyebut ada sejumlah catatan yang harus diperhatikan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dalam rencana transformasi PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk alternatif pembiayaan pemerintah daerah (pemda).
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Arman Suparman mengatakan rencana transformasi harus diimbangi dengan pembinaan dan pengawasan yang efektif oleh pemerintah pusat.
Dia menerangkan pemerintah harus memperhatikan kinerja pemda yang rendah terkait dengan pengelolaan keuangan. Hal itu bisa dilihat dari rendahnya serapan anggaran dan banyaknya dana yang mengendap di bank.
"Artinya, ada proses review. Misal, daerah mengajukan Rp 500 miliar, tetapi dilihat dari hasil review, hanya mampu memberikan Rp 400 miliar, tentu hal itu harus diterima oleh daerah juga," ucap dia kepada Kontan.co.id, Kamis (9/2).
Baca Juga: Teken Perjanjian Pembiayaan dengan SMI, Medco Power Kembangkan PLTP Ijen
Oleh karena itu, Arman mengimbau pemerintah harus memiliki program peningkatan kapasitas terkait dengan sisi kualitas atau kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah. Selain itu, juga harus ada perencanaan penganggaran sehingga apa yang diharapkan soal serapan anggaran benar-benar sesuai dengan arahan pemerintah pusat.
Adapun hal lain yang harus diperhatikan pemerintah, yakni terkait sistem reward dan punishment. Menurut Arman, selama ini, pemerintah belum terlalu tegas untuk memberikan reward kepada daerah yang memiliki kinerja baik terkait pengelolaan keuangan.
"Sementara itu, daerah yang serapan anggaran kurang juga semestinya diberi sanksi tegas," ujar dia.
Baca Juga: Ada di Posisi 55, Pendanaan dan Investasi INA Jalan Terus di Tengah Dominasi SWF Asia
Arman juga berharap pemerintah bisa memberikan bimbingan teknis atau sosialisasi yang lebih sistematis agar di sisi daerah ada peningkatan capacity building. Selain itu, dia menyarankan agar pemerintah, terutama Kemenkeu, bisa mengasistensi seluruh proses kebijakan rakyat. Dengan demikian, kebijakan seperti pendapatan, retribusi daerah, dan insentif kepala daerah bisa berjalan dengan baik.
"Apabila hal itu dilakukan, tentu bisa mendapatkan hasil yang baik, khususnya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun peningkatan iklim investasi di daerah," kata dia.
Di sisi lain, Arman mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah Kemenkeu dalam transformasi PT SMI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
