kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.907.000   -17.000   -0,88%
  • USD/IDR 16.210   -25,00   -0,15%
  • IDX 6.897   65,26   0,96%
  • KOMPAS100 1.002   13,05   1,32%
  • LQ45 771   10,32   1,36%
  • ISSI 224   1,60   0,72%
  • IDX30 397   5,48   1,40%
  • IDXHIDIV20 461   5,31   1,16%
  • IDX80 113   1,46   1,31%
  • IDXV30 113   0,44   0,39%
  • IDXQ30 129   1,86   1,47%

Calon anggota BPK usulkan perubahan mekanisme LPH


Selasa, 18 Juni 2013 / 18:15 WIB
Calon anggota BPK usulkan perubahan mekanisme LPH
ILUSTRASI. Brulee Bomb (dok/dapur kobe)


Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Alwis menegaskan bahwa BPK merupakan kunci sukses pembangunan daerah secara nasional.

Untuk itu, ia mengusulkan perubahan mekanisme Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang selama ini dihasilkan BPK agar terjadi peningkatan tindak lanjut rekomendasi BPK.

Dalam Fit and Proper Test calon Anggota BPK yang berlangsung di Komisi XI, Gedung DPR, Selasa, (18/6), Alwis mengatakan, LHP yang dikeluarkan BPK seharusnya tidak bersifat satu arah.

Dia bilang, seharusnya BPK senantiasa memanggil perwakilan lembaga terperiksa untuk bisa mendiskusikan temuan BPK dengan pendapat lembaga terperiksa.

Kondisi inilah yang menurut Alwis turut memberikan andil mengapa rekomendasi BPK banyak yang tidak bisa ditindak lanjuti oleh lembaga-lembaga Negara yang lain. "Belum lagi kalau pejabat yang selama ini berkomunikasi dengan BPK terkait LHP mendadak sudah diganti oleh orang lain," kata Alwis.

Namun, ada pertanyaan yang dilontarkan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN, Ismet Hasan. Ismet meminta Alwis menjelaskan jenis-jenis audit yang bisa dilakukan oleh BPK sebelum ia masuk menjadi anggota BPK.

Menanggapi pertanyaan tersebuti, dengan tergagap-gagap Alwis menjelaskan bahwa berbagai audit BPK antara lain audit keuangan, audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Owe-some! Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×