Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Kalangan buruh menginginkan calon-calon direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan punya kualitas mumpuni sehingga dapat menyelesaikan sederet pekerjaan rumah yang ditinggalkan pejabat sebelumnya.
Timboel Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch sekaligus Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia mengharapkan calon direksi yang terpilih merupakan nama baru.
Soalnya, kinerja direksi sebelumnya kurang berprestasi.
"Informasi yang sampai ke saya seluruh incumbent lolos tahapan seleksi di panitia seleksi (pansel) yang sudah dikirimkan ke presiden, kami pun sudah kirimkan surat untuk menolak para direksi incumbent," kata dia, Jumat (11/12).
Untuk BPJS Kesehatan, kata Timboel, sedikitnya ada tiga pekerjaan rumah besar yang harus menjadi perhatian utama.
Pertama, direksi BPJS Kesehatan harus mampu meningkatkan penerimaan untuk menghindari defisit.
Caranya, dengan menggenjot kepesertaan dari para pekerja penerima upah yang selama ini belum dilakukan.
Kedua, memudahkan pembayaran iuran BPJS dan tidak hanya terbatas pada empat bank, misalnya dengan melibatkan puskesmas setempat atau kantor pos.
Ketiga, "Direksi harus perbanyak petugas pelayanan yang bisa siaga melayani pasien yang kesulitan pengadaan obat atau keterbatasan kamar rawat inap," imbuhnya.
Sedangkan PR untuk BPJS Ketenagakerjaan antara lain, penguatan komunikasi antara direksi dengan serikat pekerja dan peningkatan kantor cabang perintis guna meningkatkan kepesertaan.
Menurut Timboel, saat ini dari jumlah pekerja sekitar 40 juta orang baru sekitar 30% yang terdaftar sebagai peserta BPJS.
Selain itu, penguatan fungsi direksi agar lebih bebas memilih potensi investasi yang lebih baik.
"Kami mencurigasi direksi BPJS Ketenagakerjaan mendapat tekanan dari sejumlah BUMN untuk menaruh investasi, padahal ada investasi lain dengan potensi imbal hasil yang besar," kata dia.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, direksi BPJS Ketenagakerjaan harus mendahulukan propgram pelayanan ketimbang program pengembangan.
"Dalam pengelolaan keuangannya BPJS harus mendahulukan program pelayanan pensiun, jaminan hari tua dibandingkan program pengambangan seperti penyediaan kepemilikan rumah atau kredit transportasi," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
