kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Demo Balai Kota, buruh hanya mau bertemu Jokowi


Rabu, 24 Oktober 2012 / 12:39 WIB
Demo Balai Kota, buruh hanya mau bertemu Jokowi
ILUSTRASI. Pemerintah kembali menyalurkan Rp 745 miliar untuk bantuan uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa yang terdampak Covid-19.


Reporter: Asnil Bambani Amri | Editor: Asnil Amri

JAKARTA. Demonstran dari sejumlah organisasi buruh hanya mau bertemu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Mereka tidak ingin ditemui Satuan Polisi Pamong Praja, atau Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI sekalipun.

"Kami kesini bukan mau ketemu Satpol PP, bukan juga ketemu Dinas Tenaga Kerja, tetapi kami mau bertemu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo," tutur salah seorang orator di panggung mobil terbuka, Rabu (24/10/2012) di depan Balai Kota Jakarta.

Ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memadati Jalan Medan Merdeka Selatan sejak pukul 11.00. Mereka menuntut Pemerintah DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi Rp 2.799.000 per bulan sesuai dengan survei kebutuhan riil pekerja Jakarta. Mereka juga menuntut agar pemerintah melakukan moratorium buruh dengan status alih daya (outsourcing).

Di tengah orasi para buruh, Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Deded Sukendar mendekati demonstran. Mereka tidak mau melayani dialog dengan Deded, sementara Deded mendekati pagar untuk bicara dengan buruh. Lalu Deded kembali masuk ke area Balai Kota. Tidak lama kemudian Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama sampai di halaman Balai Kota.

Di luar dugaan, Basuki langsung naik panggung dan berorasi di tengah demonstran. "Kami sampaikan gubernur lagi membahas kebijakan umum anggaran. Maunya saya terima 20 orang masuk, tetapi nanti khawatir ada kecurigaan. Saya minta survei berapa sebenarnya standar hidup layak," tutur Basuki.

Ada perdebatan sejenak di depan ribuan massa. Perwakilan minta agar tidak mengikutsertakan Kepala Dinas Tenaga Kerja. Namun Basuki langsung menanggapi, "Dia harus ikut hadir dalam pembicaraan kita. Jika tidak mau bertobat, kita pecat. Upah buruh Jakarta harus lebih mahal dari Jabodetabek," katanya disambut tepuk tangan buruh. (Andy Riza Hidayat/Kompas.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×