CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.470.000   4.000   0,27%
  • USD/IDR 15.925   -31,00   -0,20%
  • IDX 7.137   -77,78   -1,08%
  • KOMPAS100 1.092   -10,78   -0,98%
  • LQ45 871   -4,94   -0,56%
  • ISSI 215   -3,31   -1,52%
  • IDX30 446   -2,03   -0,45%
  • IDXHIDIV20 539   -0,53   -0,10%
  • IDX80 125   -1,22   -0,96%
  • IDXV30 135   -0,43   -0,32%
  • IDXQ30 149   -0,44   -0,29%

Marzuki Alie: Itu buat ruang rapat atau karaoke


Jumat, 13 Januari 2012 / 19:26 WIB
ILUSTRASI. Pengunjung melintasi rak beras produksi PT Buyung Poetra Sembada Tbk (HOKI). KONTAN/Fransiskus Simbolon


Reporter: Eka Saputra | Editor: Djumyati P.

JAKARTA. Ketua DPR Marzuki Alie tampak kecewa sekali dengan proyek renovasi ruang Badan Anggaran senilai Rp 20 miliar. Apalagi proyek itu sudah berjalan, bahkan sudah hampir selesai. Yang bisa ia lakukan sekarang tinggal menunggu hasil audit dan menegur Sekretariat Jenderal DPR RI.

“Ya kalau bisa dihentikan dulu, tapi bagaimana ini kan ada prosedurnya,” ujarnya di Gedung DPR (13/1).

Yang membuat ia tambah kecewa ialah karena banyaknya produk impor yang digunakan dalam proyek renovasi itu. Mulai dari kursi hingga karpet. “Buat apa itu tiap hari muncul iklan pemerintah gunakanlah produk dalam negeri. Yang terjadi dalam konteks ruang Banggar ini sudah sangat menyakitkan.
Harusnya konsultan mengarahkan agar tidak menggunakan produk mahal luar negeri, untuk apa kursi impor dari Jerman, buatan Indonesia banyak yang di ekspor kok,” katanya lagi.

Dalam hal ini, Marzuki mengaku memang tidak bisa mengikuti semua pembahasan anggaran terkait renovasi dan perawatan gedung. Namun ia sudah seringkali memperingatkan Sekjen agar lebih selektif dalam penggunaan anggaran.

“Kita ini sudah mabok, buat apa pakai sistem kedap suara segala. Itu ruang rapat atau ruang karaoke, enggak bener kan ini,” tandasnya.

Marzuki Alie pun mengaku sudah menghubungi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit proyek renovasi ruang Badan Anggaran senilai Rp 20 miliar. Kalau terbukti ada permainan di baliknya, ia pun akan menyerahkannya pada proses hukum.

“Saya gampang-gampang saja, BPKP kan sudah kerja sama dengan DPR untuk investigasi. Kalau ada unsur yang merugikan negara serahkan ke KPK. Konsultannya juga diperiksa,” ujarnya.

Marzuki mengaku sangat heran dengan anggaran yang demikian besar. Untuk konsultan perencana dan pengawas saja anggarannya hampir Rp 800 juta. Menurutnya dengan uang sebesar Rp 20 miliar bisa membangun sekolah mewah.

“Dengan Rp 20 miliar itu, di Palembang saya bangun gedung sekolah 9 lantai. Ini kok habis untuk ruangan secuil gitu. Sakit kita dengarnya, prihatin saya,” katanya lagi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×