Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. PT Wijaya Karya Tbk dan PT Pembangunan Perumahan Tbk mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 4,3 triliun untuk berpartisipasi dalam proyek kereta cepat. Usulan PMN ini diajukan untuk tahun anggaran 2016.
Usulan pengajuan PMN ini mencuat dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Hutama Karya, PT Wijaya Karya Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan Tbk, Kamis kemarin (27/8).
Direktur Utama PT Wijaya Karya Tbk (Wika) Bintang Perbowo mengatakan, perusahaannya membutuhkan modal tambahan sebanyak Rp 4,7 triliun. Dari PMN, Wika membutuhkan sebesar Rp 3 triliun untuk mempertahankan besaran saham 65% milik pemerintah, dan dari right issue sebesar Rp 1,7 triliun.
Dana itu untuk membiayai Kereta cepat Jakarta-Bandung yang total investasinya Rp 60 triliun. Saham Wika di proyek itu sebesar 23% sehingga membutuhkan investasi Rp 13,8 triliun. "Karena ekuitas 30%, maka kebutuhan investasi Rp 3,45 triliun dan loan-nya 70%," katanya, Kamis (27/8).
Menurut Bintang, suntikan modal pemerintah ke Wika berpotensi meningkatkan jumlah investasi infrastruktur, sehingga berpeluang menambah pendapatan pemerintah dari pajak hingga 36% dan dividen sebesar 44%. Adapun PT PP membutuhkan modal untuk investasi Rp 3,9 triliun dengan rincian Rp 2 triliun berasal dari PMN dan Rp 1,9 trilun dari hasil perolehan right issue. Dari jumlah itu, alokasi terbesar akan diberikan untuk proyek kereta cepat Rp 900 miliar.
Bambang Triwibowo, Direktur Utama PT PP bilang, kepemilikan saham perusahaannya di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebesar 5%, sehingga harus menyetorkan investasi Rp 3 triliun. "Ekuitas untuk proyek itu 30%, sehingga kebutuhan dananya Rp 900 miliar, selebihnya kami akan peroleh dari loan," kata dia.
Pontas Tambunan, Deputi Konstruksi, Sarana dan Prasana Perhubungan Kementerian Perhubungan menuturkan, penilaian pemenang lelang proyek kereta cepat masih dalam kajian Boston Consulting Group. "China atau Jepang masing-masing punya spesifikasi tertentu, Nanti, pelaksanaannya untuk percepatan akan ditugaskan kepada para BUMN," ujarnya.
Nantinya, penugasan BUMN itu akan dituangkan dalam rancangan peraturan presiden. Rencananya, selain Wika dan PTPP, akan terlibat juga BUMN lain yakni PT Jasa Marga, PT Perkebunan Nusantara VIII, PT Kereta Api Indonesia, PT Industri Kereta Api, PT Len Industri.
Tifatul Sembiring, anggota Komisi VI DPR masih mempertanyakan alasan pemerintah menggarap proyek kereta cepat karena besarnya biaya yang ditanggung negara lewat PMN. "Mengapa proyek Jembatan Selat Sunda yang bisa menghubungkan rel kereta dari Aceh sampai Banyuwangi diabaikan? Proyek (kereta cepat) ini menimbulkan kesenjangan di barat dan timur Indonesia," kata Tifatul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
