/2024/08/19/378783460.jpg "Bulog Kebagian 70% Kuota MinyaKita BUMN, Setara 700.000 KL per Tahun")
Reporter: Leni Wandira | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Perum Bulog akan menjadi penyalur utama MinyaKita di jalur badan usaha milik negara (BUMN) pangan.
Pemerintah mengalokasikan 70% dari kuota MinyaKita yang disalurkan BUMN kepada Bulog, dari total mandat 35% domestic market obligation (DMO) yang wajib disalurkan produsen minyak goreng melalui BUMN pangan.
Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, porsi tersebut merupakan arahan langsung dari Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman.
“Untuk pembagiannya sesuai arahan dari Bapak Mentan, Bulog dipercayakan 70% dari 35% itu,” kata Rizal saat ditemui di kawasan bisnis Bulog d’GAT55, Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2026).
Baca Juga: Tak Hanya Beras, Prabowo Optimistis RI Capai Swasembada Jagung hingga Gula
Direktur Pemasaran Bulog Febby Novita menjelaskan, alokasi 70% tersebut setara dengan sekitar 700.000 kiloliter (KL) per tahun. Dengan demikian, kuota distribusi MinyaKita yang seharusnya diterima Bulog berada di kisaran 60.000 KL per bulan.
“Untuk Bulog sendiri sampai hari ini kami baru mendapatkan alokasi 36.000. Harusnya kalau dari total DMO itu sekitar 60.000 ton per bulan atau 700.000 ton per tahun,” ujar Febby.
Ia menambahkan, Bulog saat ini tengah memetakan pasar-pasar yang akan menjadi sasaran distribusi MinyaKita. Berbeda dengan pola distribusi swasta, Bulog tidak diperkenankan menyalurkan MinyaKita melalui distributor tingkat pertama (D1) maupun distributor tingkat kedua (D2).
“Untuk Bulog tidak boleh lewat D1 dan D2. Bulog nanti setelah dapat dari produsen langsung ke pengecer,” tutur Febby.
Skema distribusi langsung tersebut diharapkan dapat memangkas mata rantai distribusi dan menjaga harga jual MinyaKita tetap sesuai harga eceran tertinggi (HET).
Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat, Bulog membeli MinyaKita dari produsen dengan harga Rp 13.500 per liter, lalu menjualnya ke pengecer seharga Rp 14.500 per liter.
Margin Rp 1.000 per liter tersebut, kata Febby, digunakan untuk menutup biaya distribusi, setoran pinjaman modal ke bank, serta kebutuhan operasional lainnya.
Baca Juga: Jalani Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur BI, Ini Strategi Solikin M Juhro
“Kita kan distribusi enggak cuma di Jawa. Kita sampai ke daerah-daerah kecil, ada yang pakai kapal laut dan lain-lain. Nah itu kita harus dari sana,” ujarnya.
Febby menegaskan bahwa hingga saat ini minyak goreng rakyat MinyaKita tidak mendapatkan subsidi langsung dari pemerintah, sehingga efisiensi distribusi menjadi faktor krusial dalam menjaga keberlanjutan penyaluran.
“Nah ini kita sedang berhitung karena intinya kan minyak goreng tidak ada subsidinya,” lanjutnya.
Kebijakan penguatan peran Bulog ini sejalan dengan aturan dalam Permendag Nomor 43 Tahun 2025 yang mewajibkan produsen minyak goreng menyalurkan 35% dari realisasi DMO melalui BUMN pangan.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) Permendag yang ditandatangani Menteri Perdagangan Budi Santoso pada 9 Desember 2025.
Pemerintah menilai distribusi MinyaKita melalui BUMN lebih efektif dalam menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
Dengan porsi distribusi yang lebih besar di tangan Bulog, pemerintah berharap pasokan MinyaKita di pasar tradisional dan daerah terpencil dapat lebih terjaga, sekaligus menekan potensi distorsi harga di tengah fluktuasi harga minyak sawit mentah (CPO)
Selanjutnya: Nominasi Best Director di Oscar 2026, Sutradara Hamnet Hingga Sinners
Menarik Dibaca: Diskon Pepper Lunch 50%: BRI Beri Promo Kilat 3 Hari
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
