Reporter: Rani Nossar | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk dapat mengatasi harga beras yang fluktuatif. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan panen raya di Wapeko, Merauke, Minggu (10/5).
Menanggapi hal itu, pakar pangan IPB, Koekoeh Santoso menilai, Bulog mampu mengatasi kenaikan harga gabah dan beras yang terjadi saat ini. Menurut Koekoeh, selain memiliki stok yang cukup, Bulog juga memiliki jaringan distribusi yang kuat di berbagai daerah.
Dengan demikian, ketika harga bergerak naik, Bulog bisa dengan cepat melakukan operasi pasar. “Jaringan distribusi yang dimiliki Bulog sangat bagus. Hal itu yang mendukung Bulog bisa bergerak dengan cepat,” kata Koekoeh, Senin (11/5).
Namun demikian, Bulog memang tidak serta-merta bisa mengeluarkan stok beras dari gudang. Menurutnya, Bulog harus menunggu perintah agar bisa melakukan operasi pasar. “Begitu pula saat ini, ketika harga beras meningkat naik. Kementerian Perdagangan harus mengeluarkan perintah kepada Bulog untuk melakukan operasi pasar,” kata Koekoeh.
Menurutnya, kenaikan harga beras itu sendiri bukan kesalahan Bulog. Sebab, selain sebagai komoditas perdagangan, beras juga merupakan komoditas politik yang sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan oleh kelompok yang berkepentingan. Ketika pasar dikondisikan seolah-olah menghadapi stok beras yang minim, maka saat itulah kenaikan harga terjadi.
Guna mengendalikan harga tersebut, masyarakat harus diberi informasi bahwa stok beras mencukupi kebutuhan nasional, minimal untuk empat bulan ke depan. “Selain melalui informasi, operasi pasar juga merupakan jawaban bahwa stok dalam keadaan cukup. Makanya pemerintah harus mengeluarkan perintah tersebut,” lanjutnya.
Di sisi lain, Koekoeh mengatakan bahwa situasi yang dihadapi Bulog saat ini memang cukup sulit. Bukan hanya persoalan distribusi, namun juga pengadaan. Tingginya harga beras dan gabah di tingkat petani, membuat Bulog harus berjuang keras dalam melakukan penyerapan, yang ditargetkan pemerintah sebesar 4,5 juta ton setara beras.
Target itu cukup berat, karena Bulog tidak bisa membeli gabah di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). “Makanya Bulog memang harus dipersenjatai. Selain mempermudah urusan distribusi dan operasi pasar, juga anggaran yang cukup untuk pengadaan,” kata Koekoeh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
