Close | x
kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.480
  • EMAS663.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.04%
  • RD.CAMPURAN 0.21%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.04%

Bukan peserta bantuan iuran, berikut kelompok penyumbang defisit BPJS Kesehatan

Senin, 29 Oktober 2018 / 21:22 WIB

Bukan peserta bantuan iuran, berikut kelompok penyumbang defisit BPJS Kesehatan
ILUSTRASI. BPJS Kesehatan

Berita Terkait

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan mencatat per September 2018 defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencapai Rp 7,95 triliun. Jumlah itu merupakan selisih dari iuran yang terkumpul yakni Rp 60,57 triliun dengan beban Rp 68,52 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Madiasmo mengatakan, sumber defisit itu paling besar dari peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU/pekerja informal). Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, ia mengatakan segmen peserta itu hanya bisa mengumpulkan iuran sebesar Rp 6,51 triliun.


Sementara beban yang ditimbulkan senilai Rp 20,34 triliun, sehingga memiliki selisih Rp 13,83 triliun. Kemudian segmen peserta bukan pekerja juga memiliki selisih Rp 4,39 triliun. Sebab, iuran yang terkumpul Rp 1,25 triliun sementara bebannya Rp 5,65 triliun.

Begitu juga dengan pekerja penerima upah (PPU) yang didaftarkan pemerintah daerah juga menyumbang defisit Rp 1,44 triliun karena iuran Rp 4,96 triliun dan bebannya Rp 6,43 triliun.

"Justru kalau kita melihat data segmen penerima bantuan iuran (PBI) itu justru tidak negatif, kalau analisis per segmen, Pemda yang buat negatif," katanya di Gedung DPR/MPR, Senin (29/10).

Pasalnya, terlihat iuran PBI Itu sebesar Rp 19,1 triliun dan bebannya cenderung lebih rendah Rp 15,89 triliun. Jadi, dari PBI justru surplus Rp 3,21 triliun. Maka itu, Kemkeu bersama-sama dengan BPJS Kesehatan membutuhkan kesepakatan pihak untuk memperkuat regulasi.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, regulasi itu mengatur tentang peserta yang menunggak atau mengemplang iuran yang bisa dikenakan sanksi. Sebab UU memperbolehkan untuk itu.

"BPJS tidak melakukan sanksi, kami hanya bisa bekerjasama dengan pihak lain," tambah Fahmi. 

Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah bekerjasama dengan SIM di Kepolisian. "Jadi kalau mau bikin SIM tidak bisa kalau masih nunggak iuran BPJS Kesehatan. Begitu juga dengan Bank Indonesia, transaksi perbankan tidak bisa dijalankan kalau masih nunggak. Ini yang masih dicanangkan," jelas dia.


Reporter: Sinar Putri S.Utami
Editor: Herlina Kartika
Video Pilihan

TERBARU
Hasil Pemilu 2019
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0007 || diagnostic_api_kanan = 0.0499 || diagnostic_web = 0.3075

Close [X]
×