Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memastikan serangan siber di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya tidak akan merembet ke PDNS lainya.
Diketahui, pemerintah memiliki 2 PDNS yaitu di Serpong dan Surabaya serta satu co-storage yang berada di Batam.
"Hasil pengecekan kita aman (tidak merembet) kita sudah melakukan isolasi dan Telkom sudah melakukan sesuai prosedur sudah diputus sistemnya," jelas Kepala BSSN Hinsa Siburian dalam konferensi pers di Perkembangan Penanganan Gangguan PDNS 2 di Kantor Kemenkominfo, Rabu (26/6).
Hinsa bilang, PT Telkom sebagai penyelenggara PDNS sudah melakukan pemutusan sistem antara PDNS yang ada di Serpong, Surabaya hingga Batam. Langkah ini dilakukan agar serangan siber ransomware tidak menular ke sistem yang lain.
Ia juga mengatakan terkait dengan PDNS di Serpong dan co storage di Batam sudah dilakukan peningkatan sistem untuk mencegah kebocoran data.
"BSSN mengantisipasi jangan sampai terjadi lagi di tempat lain, sudah kita lakukan dan tim BSSN on site di sana menyakinkan di tempat Batam dan Serpong itu tidak terjadi," jelas dia.
Baca Juga: Pusat Data Nasional Diretas, Ada 44 Tenant Layanan Instansi Kena Dampak
Hinsa juga mengklaim tim forensiknya berhasil mendapatkan beberapa data yang terenskripsi ransomware. Data itu akan digunakan untuk bahan penelitian untuk mengungkap proses terjadinya serangan ke PDNS 2.
Selain itu, investigasi bersama dengan pihak berwajib juga terus dilakukan untuk mengungkap kejahatan dan kerugian yang berlangsung.
"Tentu dari situ kita lakukan terus investasi, ini kerjasama dengan polri untuk bisa memastikan bagaimana prosesnya, kita bisa lihat forensik ini untuk ditindaklanjutkan," tambahnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong menyebutkan saat ini 5 layanan publik sudah berjalan normal usai peretasan yang terjadi di PDNS 2 ini.
Beberapa diantaranya adalah layanan imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, layanan sikap LKPP, layanan perizinan event milik Kemenko Marvest, layanan ASN digital milik Kota Kediri dan layanan Si Halal Kemenag.
Usman mengatakan, prioritas pemerintah saat ini adalah memulihkan data layayan publik tenant-tenant instansi yang memiliki data.
Menurutnya ada 44 tenant layanan pemerintah yang terverifikasi memiliki cadangan data. Dan hingga akhir bulan Juli ini pihaknya menargetkan 18 tenant dipulihkan agar pelayan publik kembali normal.
"Kami prioritasnya pemulihan pelayanan publik dan yang punya back up data," kata Usman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
