Reporter: Handoyo | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Hengkangnya Inggris dari keanggotan Uni Eropa (UE) atau yang lebih dikenal dengan British Exit (Brexit) dikhawatirkan akan mengganggu proses negosiasi UE-Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Walau demikian, tidak ada niatan untuk membatalkan proses perundingan yang sudah dirintis.
Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan, bahwa Brexit ini merupakan suatu peristiwa yang cukup signifikan dan memprihatinkan bagi ekonomi global. "Bisa jadi kita mengalami sedikit ketertundaan (negosiasi), tapi saya sangat-sangat memaklumi," kata Thomas, Senin (27/6).
Akibat keadaan yang terjadi, lembaga eksekutif UE juga akan berkonsentrasi terlebih dahulu menangani Brexit. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia juga terus berkoordinasi dengan kedutaan besar UE di Jakarta dalam menyikapi persoalan ini.
Menurut Thomas, pemerintah Indonesia terus melakukan pemantauan perkembangan yang terjadi. "Kita monitor terus dengan sangat cermat. Hari-hari berikut akan sangat kritis. Kita lihat tanggapan dari menteri-menteri luar negari UE dalam dua hari ini, kita juga lihat dari pejabat-pejabat Inggis dalam dua hari terakhir," ujar Thomas.
Thomas juga belum dapat berkomentar banyak mengenai wacana pembentukan kerjasama secara G to G dengan Inggris. Ini dikarenakan dampak Brexit masih belum jelas, apakah keluar dai pasar atunggal UE atau tidak.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati mengatakan, Brexit akan berpengaruh secara global. Apa lagi, beberapa negara lain juga dikabarkan akan mengikuti langkah Inggris tersebut.
"Kalau semakin banyak negara yang dikabarkan keluar, maka semakin banyak menimbulkan ketidak pastian. Padahal Inggis dan beberapa negara yang berniat keluar adalah pusat dunia sebagai negara kapitalis," kata Enny.
Walau demikian, Brexit diyakini tidak akan berdampak besar terhadap para eksportir Indonesia. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan, dalam jangka waktu dekat ini pemerintah Inggris masih akan disibukkan dengan penyesuaian kebijakan yang akan digunakan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
