kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 3.049.000   4.000   0,13%
  • USD/IDR 16.943   24,00   0,14%
  • IDX 7.711   133,47   1,76%
  • KOMPAS100 1.077   18,47   1,75%
  • LQ45 788   15,37   1,99%
  • ISSI 273   5,07   1,89%
  • IDX30 419   8,93   2,18%
  • IDXHIDIV20 515   13,10   2,61%
  • IDX80 121   2,06   1,73%
  • IDXV30 139   2,88   2,11%
  • IDXQ30 135   3,02   2,28%

BPKP Benarkan Soal Pengemplang Pajak di Sektor Sawit, Negara Rugi Rp 300 Triliun


Kamis, 10 Oktober 2024 / 19:01 WIB
BPKP Benarkan Soal Pengemplang Pajak di Sektor Sawit, Negara Rugi Rp 300 Triliun
ILUSTRASI. Karyawan menghitung uang rupiah di Bank Mandiri, Jakarta, Kamis.(25/7/2024). Presiden terpilih Prabowo dapat kabar terkait ratusan pengemplang pajak yang membuat negara kehilangan potensi penerimaan sebesar Rp 300 triliun.


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut mendapat kabar terkait ulah ratusan pengemplang pajak, yang telah membuat negara kehilangan potensi penerimaan sebesar Rp 300 triliun.

Kabar tersebut disampaikan langsung oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang juga merupakan anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo.

Prabowo disebut telah memegang data 300 pengusaha yang rata-rata bergerak di sektor perkebunan sawit, dan terindikasi tidak membayar pajak sebagaimana mestinya.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh membenarkan temuan tersebut.

Baca Juga: Prabowo Fokus Kejar Pengemplang Pajak untuk Kerek Penerimaan, Begini Tanggapan Ekonom

“Benar (ada penemuan penerimaan negara yang hilang sebesar Rp 300 triliun dari sektor komoditas kelapa sawit),” tutur Yusuf kepada Kontan, Kamis (10/10).

Meski begitu, Yusuf belum bisa menjelaskan lebih rinci terkait hasil temuannya. Ia membeberkan, temuan tersebut masih bersifat sementara, dan proses audit masih terus berjalan.

Sebelumnya, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo bahkan menyebut, potensi penerimaan pajak yang hilang akibat wajib pajak nakal melebihi Rp 300 triliun.

“Bahkan saya sebenarnya ingin mengatakan jumlahnya sebenarnya lebih besar dari itu, lebih besar. Cuma Pak Hasim sudah menyampaikan Rp 300 triliun kita pakai angka Rp 300 triliun,” terangnya.

Drajad menyampaikan, potensi penerimaan pajak yang hilang ini akan digenjot untuk memenuhi kebutuhan belanja tambahan pada pemerintahan Prabowo mendatang.

Baca Juga: Siasat Pemerintahan Prabowo, Penuhi Belanja Lewat Pembentukan Badan Penerimaan Negara

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AI untuk Digital Marketing: Tools, Workflow, dan Strategi di 2026 Mastering Strategic Management for Sustainability

[X]
×