Reporter: Erika Anindita | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan, hanya ada satu laporan hasil pemeriksaan (LHP) audit investigatif Tahap II Hambalang yang dikeluarkan BPK.
Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua BPK Hadi Poernomo dalam konferensi pers, di kantor BPK, Jakarta, Jumat (30/8) sore. "Hanya ada 1 laporan yang dikenal dengan laporan hasil pemeriksaan (LHP) audit investigatif II Hambalang, yang dikeluarkan BPK pada 23 Agustus 2013. Terdiri atas 108 halaman, di tiap halaman ada tiga paraf dari pihak-pihak yang bertanggung jawab," urai Hadi.
Sebagai informasi, beredar dua versi laporan audit Hambalang. Salah satu pembeda dari dua laporan tersebut adalah keberadaan tiga paraf di bagian bawah halaman per halaman. Hadi juga bilang, LHP audit investigatif tahap II BPK hanya diserahkan ke DPR dan KPK, yang isinya sama.
Selain itu, BPK telah meminta keterangan kepada 30 anggota DPR terkait pengelolaan anggaran di DPR. "Masing-masing telah dibuatkan berita acara permintaan keterangan untuk mengetahui siapa melakukan apa. Lengkap semua, ada 30 anggota DPR," kata Hadi.
Hadi menjelaskan, karena sifatnya bukan pengelolaan keuangan negara, letak keterangan 30 anggota DPR itu bukan di LHP, tetapi di pendukungnya yaitu kertas kerja pemeriksaan (KKP). "KKP merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari LHP. Jadi tidak ada data-data apapun yang hilang. Kalau tidak ada di LHP, ada di KKP," ungkapnya.
Adapun KKP sifatnya diminta, di mana BPK wajib memberikannya kepada aparat penegak hukum, setelah memperoleh keputusan pengadilan dalam negeri seperti KKP Bank Century. "Semua KKP tidak diberikan ke pihak manapun juga. KKP sifatnya diminta ke BPK berdasar keputusan pengadilan dalam negeri," urai Hadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
