Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan, implementasi transaksi tol nontunai nirsentuh berbasis multi lane free flow (MLFF) berteknologi Global Navigation Satelite System (GNSS ) secara bertahap akan mulai dilakukan pada September 2022.
Kepala BPJT, Danang Parikesit, mengatakan, pemerintah akan mendorong implementasi MLFF ke depannya. Impementasi tersebut diyakini akan menjadi game changer yang akan mengubah proses bisnis yang ada di pengusahaan jalan tol.
Hal tersebut sesuai visi Presiden Jokowi agar peningkatan pelayanan jalan tol semakin baik. Misalnya dengan penggunaan teknologi untuk mengurangi kemacetan di gerbang jalan tol.
Pemerintah telah menandatangani kerjasama dengan PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) sebagai Badan Usaha Pelaksana untuk proyek MLFF pada 15 Maret 2021 dengan nilai investasi Rp 4,4 triliun dan masa konsesi 10 tahun.
Baca Juga: Pemerintah akan segera uji coba transaksi tol nirsentuh MLFF
“Target implementasi secara bertahap di tahun depan dan full MLFF itu dua tahun lagi, 2023, full implementasi dari program ini betul-betul bisa terlaksana dengan berbagai manfaat yang akan kita ukur terus menerus,” jelas Danang dalam diskusi virtual, Rabu (8/9).
Danang menyebut, sistem GNSS ini telah digunakan di Eropa untuk kendaraan berat. Namun di Asia, Indonesia dan Tiongkok kemungkinan akan menjadi dua negara pertama yang akan menggunakan sistem GNSS untuk kendaraan pribadi.
“Tidak ada biaya tambahan bagi pengguna jalan tol pada saat mereka migrasi dari sistem yang sekarang ke sistem yang nirsentuh dan nontunai,” ujar Danang.
BPJT menerangkan, implementasi MLFF akan berguna bagi pengguna jalan tol dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Bagi pengguna manfaat yang dirasakan diantaranya menghilangkan antrian kendaraan karena tidak adanya transaksi di gerbang jalan tol dan efisiensi waktu tempuh perjalanan.
Sedangkan bagi BUJT diantaranya efisiensi biaya operasional, kepastian pendapatan tol, dan pengawasan lalu lintas melalui monitoring tools yang dipantau secara realtime.
Baca Juga: Sempat tersandung gugatan Forkorindo, proyek transaksi nirsentuh terus dilanjutkan
Chief Business Development PT Roatex Indonesia Toll System (RITS), Emil Iskandar, mengatakan, berdasarkan feasibility study yang telah dilakukan, kerugian akibat antrian di gerbang jalan tol diperkirakan mencapai US$ 300 juta atau Rp 4,4 triliun per tahun.
Emil menerangkan, nantinya akan ada kerjasama dengan Korlantas Polri untuk mengantisipasi potensi pelanggaran. Nantinya akan ada integrasi database pengguna aplikasi pengguna MLFF dengan data registrasi dan identifikasi (regident) Korlantas Polri. “Setiap ada pelanggaran case nya akan kita limpahkan ke pihak kepolisian,” ucap Emil.
