Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengajak seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk sigap dan bergerak cepat dalam melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi di daerahnya masing-masing. Hal ini bertujuan agar daya beli masyarakat dapat terjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Oleh karena itu, dirinya meminta kepada pemerintah daerah di berbagai Indonesia untuk bisa mencontoh pemerintah provinsi Jawa Timur dalam mengendalikan inflasi, salah satunya adalah dengan penggunaan anggaran sebesar 2% dari alokasi dana transfer umum (DTU) untuk digunakan sebagai bantalan sosial masyarakat di daerah-daerah.
"Ini Jawa Timur yang sudah bergerak cepat, tapi daerah lain juga perlu melakukan ini, bagaimana kejelasan untuk penggunaan anggaran dari yang 2% tadi untuk membantu angkutan umum," ujar Perry dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi 2022, Rabu (14/9).
Selain itu, Perry menyebut, penyaluran bantuan sosial di berbagai daerah juga perlu didampingi dengan aparat penegak hukum untuk mengawasi penyaluran dan supaya pemerintah daerah merasa tenang untuk bisa tenang dan tidak ragu-ragu dalam menyalurkan bantuan sosial tersebut.
Baca Juga: Harga BBM Naik, Angka Inflasi Diproyeksi Lampaui Pertumbuhan Ekonomi
Tidak hanya itu, Bos BI tersebut juga mengingatkan pemerintah daerah untuk menggelar operasi pasar dan juga melakukan kerja sama antar daerah. Misalnya saja banyak daerah yang mengalami kelebihan supply seperti beras, maka hal tersebut bisa disalurkan ke daerah yang kurang pasokan beras.
"Kerja sama antar daerah ini menjadi sangat penting karena banyak daerah-daerah yang mempunyai over supply dan juga daerah-daerah yang memerlukan saja," katanya.
Di sisi lain Perry mengatakan, 46 kantor cabang BI di setiap provinsi juga telah diinstruksikan untuk menjadi mitra pemerintah guna mengendalikan inflasi pangan di wilayahnya. Bahkan, 43 kantor cabang BI telah melakukan sejumlah upaya bersama pemerintah daerah, seperti melakukan operasi pasar.
"46 Kantor BI sudah siap menerima arahan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan juga melakukan kerjasama yang sangat erat dengan pemerintah daerah," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
