kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.180   20,00   0,12%
  • IDX 7.096   112,58   1,61%
  • KOMPAS100 1.062   21,87   2,10%
  • LQ45 836   18,74   2,29%
  • ISSI 214   2,12   1,00%
  • IDX30 427   10,60   2,55%
  • IDXHIDIV20 514   11,54   2,30%
  • IDX80 121   2,56   2,16%
  • IDXV30 125   1,25   1,01%
  • IDXQ30 142   3,33   2,39%

Bongkar Kasus di BUMN, Anggota DPR Singgung Soal Transparansi


Senin, 05 Agustus 2024 / 17:14 WIB
Bongkar Kasus di BUMN, Anggota DPR Singgung Soal Transparansi
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Anggota Komisi VI DPR Amin AK menyinggung soal transparansi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia mengapresiasi perbaikan BUMN yang dinilai erjalan baik selama ini. 

Amin menyampaikan keberhasilan dalam mendorong kinerja BUMN menjadi lebih baik patut mendapat perhatian mengingat peran besar BUMN terhadap ekonomi Indonesia. 

"Saya sangat mengapresiasi Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir, yang pertama yang sangat kita apresiasi adalah beliau itu sangat terbuka dan transparan juga tidak menutupi kasus-kasus yang terjadi," ujar Amin dalam keterangannya, seperti dikutip Senin (5/8/2024).

Bagi Amin, hal itu merupakan langkah besar dalam mewujudkan tata kelola perusahaan BUMN yang baik atau good corporate governance. Amin menilai transparansi dan keterbukaan yang didorong Kementerian BUMN menjadi salah satu kunci sukses transformasi BUMN dalam hampir lima tahun terakhir. 

Baca Juga: Ini Kabar Terbaru Soal Pembentukan Holding BUMN Karya

"Tidak ada kecenderungan menutupi, kalau gitu kan tidak akan menjadi lebih baik dan beliau enggak segan-segan menggandeng aparat penegak hukum," ucap Amin. 

Politikus PKS itu menilai langkah Erick menggandeng aparat penegak hukum sudah tepat. Pasalnya, penegakan hukum memang bukan ranahnya Kementerian BUMN. 

"Ini langkah yang luar biasa dalam mendefinisikan setiap kasus, kapan terjadinya, siapa yang harus bertanggung jawab, dan ketika bicara soal pidana itu domainnya aparat penegak hukum," sambung Amin. 

Amin menyampaikan aksi bersih-bersih BUMN tak hanya berhenti pada aspek penindakan hukum. Kementerian BUMN, lanjut Amin, juga memiliki perhatian penuh terhadap keberlanjutan bisnis dari BUMN yang tersandung hukum.  

Baca Juga: Target Setoran Dividen BUMN Naik, Ini Emiten yang Potensial

"Beliau juga bukan hanya berpikir bagaimana kasus ini selesai, tapi bagaimana penyelesaiannya ke depan untuk kebaikan BUMN itu sendiri. Jadi tidak bersedih dengan kasus yang ada, tapi mencari solusi dan jalan yang terbaik untuk kemaslahatan BUMN dan seluruh rakyat Indonesia. Itu satu hal yang luar biasa yang harus kita apresiasi," kata Amin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×