Reporter: Adi Wikanto | Editor: Edy Can
JAKARTA. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meminta anggaran pada 2011 dinaikkan. Tak tanggung-tanggung, kenaikan tersebut mencapai 94,97% dibandingkan dengan anggaran pada 2010 ini. Alasannya, jumlah program kerja dan beban kegiatan semakin banyak.
Tahun anggaran 2011 nanti, BKPM mengajukan dana berjumlah Rp 835,78 miliar. Padahal, tahun lalu, anggaran BKPM hanya setengah dari permintaan itu, yakni sekitar Rp 428,66 miliar.
Hanya, di tingkat pemerintah, anggaran tersebut belum disetujui semua. Untuk sementara, pemerintah baru menyepakati dana Rp 435,78 miliar. Itu sudah tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011.
Perincian penambahan anggaran itu untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis Rp 155,49 miliar dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp 10,15 miliar. Kemudian, program peningkatan daya saing penanaman modal Rp 270,14 miliar. Namun, masih ada kegiatan lain. "Tapi, kegiatan ini sudah disepakati pemerintah dan DPR," kata Wakil Kepala BKPM, Yus'an, saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (6/9).
Misalnya, untuk penambahan alokasi gaji karena adanya formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2010 sejumlah Rp 2,1 miliar. Kemudian, sesuai rapat kerja dengan Komisi VI DPR 15 Juni lalu, ada tambahan Rp 100 miliar untuk program peningkatan daya saing penanaman modal. "Dana ini antara lain untuk promosi investasi Rp 45 miliar dan fasilitasi percepatan proyek kerjasama pemerintah dengan swasta (KPS) Rp 25 miliar," terang Yus'an.
Tak hanya itu, BKPM juga mendapat tambahan tugas untuk membantu percepatan realisasi proyek-proyek infrastruktur hasil kerjasama antara pemerintah dan swasta. Tugas BKPM adalah sebagai fasilitator, menyiapkan proposal proyek, dan mencari investor. "Dalam hal ini, BKPM sebagai front office sehingga butuh dana Rp 300 miliar," jelas Yus'an.
Ecky Awal Mucharam, anggota Komisi VI DPR mengaku tidak keberatan dengan permintaan tambahan dana tersebut. Asal, programnya jelas dan ada target yang pasti, "Program itu juga harus bisa menyakinkan DPR, bahwa itu bisa bermanfaat," kata Ecky.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
