Reporter: Herlina KD |
JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melanjutkan program pembatasan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan dinas dan kendaraan perkebunan. Dalam hitungan ESDM, pembatasan ini bakal menghemat konsumsi BBM bersubsidi sekitar 1,3 juta kilo liter. Namun, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menilai, pembatasan ini belum terlalu efektif untuk mengurangi beban subsidi energi.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro menuturkan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi dengan target penghematan 1,3 juta kilo liter masih kurang efektif untuk menekan beban subsidi dan memperbaiki kualitas belanja pemerintah.
Pasalnya, "Kalau dirupiahkan, (penghematan 1,3 juta kilo liter) kira-kira hanya sekitar Rp 5 triliun - Rp 6 triliun," ujarnya Rabu (23/1).
Ia menambahkan, perlu ada program pembatasan yang lebih signifikan untuk bisa mengerem konsumsi BBM bersubsidi. Menurut Bambang, pembatasan yang mengandalkan sistem teknologi informasi hanya bisa digunakan utnuk mendukung program pengendalian yang lebih kompleks agar hasilnya lebih signifikan.
Untuk bisa mengurangi konsumsi BBM bersubsidi, Bambang bilang perlu ada kebijakan yang signifikan seperti melarang mobil pribadi mengkonsumsi BBM bersubsidi seperti yang pernah diwacanakan tahun 2011 lalu. Langkah lain yang bisa diambil adalah pembatasan konsumsi BBM bersubsidi bagi mobil dengan kapasitas silinder (cc) tertentu. "Disitu bisa dihitung dampak yang lebih signifikan," kata Bambang.
Sebenarnya, Bambang bilang banyak opsi untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi tanpa menggunakan instrumen kenaikan harga. Hanya saja, perlu ada desain program yang bisa menghasilkan penghematan konsumsi BBM dalam jumlah signifikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
