kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,78   -24,72   -2.68%
  • EMAS1.319.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Bio Farma: Pfizer ingin klausul bebas hukum jika ditemukan masalah dalam vaksinasi


Rabu, 13 Januari 2021 / 07:25 WIB
Bio Farma: Pfizer ingin klausul bebas hukum jika ditemukan masalah dalam vaksinasi


Reporter: Ratih Waseso | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir mengatakan bahwa Pfizer BioNtech meminta persetujuan global dengan pemerintah Indonesia yang salah satu klausulnya menginginkan adanya pembebasan tuntutan hukum jika suatu saat terdapat masalah dalam vaksinasi.

Lantaran hal tersebut, Honesti mengungkap saat ini pemerintah sedang tahap finalisasi dan negosiasi dengan Pfizer BioNtech.

"Mereka menginginkan ada agreement antara Pfizer global dengan pemerintah Indonesia. Ada beberapa klausal yang mereka minta untuk diberikan semacam kebebasan ataupun dilepaskan dari klaim tuntutan hukum seandainya ada masalah pada saat diberikan program vaksinasi. Ini masih kita diskusikan karena kita tidak mau mendapatkan semacam cek kosong saja," jelas Honesti dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Selasa (12/1).

Selain Pfizer, pemerintah sudah lebih dulu melakukan komitmen dengan perusahaan vaksin asal China Sinovac. Adapun pengadaan vaksin Covid-19 dari Sinovac dilakukan dalam dua skema.

Pertama, skema dengan mendatangkan langsung vaksin Sinovac dalam bentuk jadi sebanyak 3 juta dosis, yang datang dalam dua tahap di Desember 2020 lalu.

Baca Juga: Bio Farma siapkan cold room berkapasitas 80 juta vaksin untuk program vaksinasi

Kedua, skema vaksin Sinovac yang diproduksi oleh Bio Farma. Untuk skema tersebut Honesti mengungkap pemerintah berkomitmen memesan bahan baku atau bulk vaksin Sinovac sebanyak 140 juta dosis. 

Pada Selasa (12/1), sudah datang 15 juta dosis bulk vaksin Sinovac yang langsung dikirim ke Bio Farma di Bandung Jawa Barat, untuk diproduksi mulai 14 Januari nanti.

"Total volume bulk yang sudah kita komunikasikan dengan Sinovac adalah 140 juta dosis kita amankan. Kita juga masih memiliki opsi sekitar 120 juta dosis seandainya kita masih membutuhkan suplai mengingat kebutuhan dari vaksinasi ini cukup besar untuk memenuhi tujuan mencapai herd immunity," jelas Honesti.

Disamping vaksin Sinovac, pemerintah juga sudah mendapatkan persetujuan pemesanan vaksin Covid-19 dari Novavax perusahaan vaksin Kanada. Dari komitmen bersama Novavax pemerintah berhasil mengamankan, supply vaksin sebesar 50 juta dosis.

Indonesia juga masih memiliki opsi penambahan vaksin dengan kuota 80 juta dosis jika dibutuhkan. Namun Honesti menyebut, untuk jumlah penambahan masih menunggu alokasi pasti dari GAVI/Covax.

Saat ini jumlah vaksin Covid-19 gratis yang sudah pasti diperoleh melalui Covax/Gavi yaitu sebanyak 54 juta dosis. "Ini tergantung kita lihat nanti berapa supply dari GAVI/Covax," kata Honesti.

Terakhir ialah vaksin dari AstraZeneca, dimana pemerintah sudah menandatangani komitmen dengan perusahaan vaksin asal Inggris tersebut untuk pengadaan 50 juta dosis. Sama seperti Novavax, Astrazeneca juga memberi opsi penambahan kepada Indonesia sebesar 50 juta dosis.

Namun kembali Honesti menekankan berapa banyak penambahan yang akan digunakan, masih melihat jumlah supply vaksin gratis dari GAVI/Covax yang didapat Indonesia.

"Sama, tergantung kepada supply yang diberikan oleh GAVI, Astrazeneca ini sudah mendapatkan izin EUA dari MHRA Inggris dan ada semacam agreement dari BPOM untuk rever tentu ada protokol untuk bisa dilakukan vaksinasi di Indonesia," jelasnya.

Selanjutnya: Pfizer minta kebal hukum tuntutan atas efek samping vaksin corona ke pemerintah RI

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP)

[X]
×