Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pemerintah akan mengevaluasi keberadaan 24 proyek pelabuhan yang sudah direncanakan. Pemerintah bakal lebih fokus pada pembenahan pelabuhan yang sudah ada, tidak perlu membangun pelabuhan baru.
Salah satu cara pembenahan misalnya memperbaiki sistem atau meningkatkan pelabuhan menjadi pelabuhan laut atau deep sea port. Dengan begitu, pemerintah berharap, target penurunan logistik akan lebih cepat dan efisien.
Menteri koordinator bidang perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, saat ini biaya logistik di Indonesia mencapai 29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Targetnya, jika revitasilisasi berjalan dengan baik, dalam dua tahun beban biaya logistik bisa berkurang hanya 19%. “Dalam jangka panjang akan terus dikurangi,” kata Sofyan, Rabu (11/2).
Dalam pembenahan pelabuhan, waktu tunggu barang alias dwelling time juga menjadi sasaran agar makin singkat. Dwelling time ditargetkan berkurang dari lima menjadi tiga hari saja.
Catatan saja, 24 proyek pelabuhan yang dicanangkan pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut antara lain pelabuhan Banda Aceh, Belawan, Kuala Tanjung, Dumai, Batam, Padang, Pangkal Pinang, Pelabuhan Panjang.
Selain itu ada pula, Pelabuhan Tanjung Priok, Cilacap, Tanjung Perak, Lombok, Kupang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Maloy, Makassar, Bitung, Halmahera, Ambon, Sorong, Merauke dan Jayapura.
Menteri perhubungan Ignatius Jonan menambahkan, dirinya telah ditunjuk sebagai salah satu tim untuk revitalisasi pelabuhan dan memangkas dwelling time.
Apalagi jika dikaitkan dengan tujuan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi di beberapa tahun mendatang sebesar 7%. Keberadaan pelabuhan baru, bisa mendorong munculnya pusat-pusat industri baru, karena distribusi dan lalu lintas barang akan lebih cepat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
