/2026/07/22/972048760.jpg "BGN Buka Peluang Libatkan TNI-Polri di Program MBG, Pengamat Pertanyakan Urgensinya")
Reporter: Hervin Jumar | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menjelaskan pandangannya mengenai adanya peluang keterlibatan TNI dan Polri dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, keterlibatan itu sama seperti pola yang pernah diterapkan pemerintah dalam program ketahahan pakan di sektor pertanian.
Namun, rencana keterlibatan TNI dan Polri dalam program MBG kemudian menjadi sorotan karena program tersebut merupakan layanan publik yang berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat.
Baca Juga: Menteri PU Bantah Gunakan Private Jet, Tegaskan Pakai Pesawat Milik Negara
Pemerintah dinilai perlu memperjelas urgensi pelibatan aparat, termasuk batas peran, fungsi, serta sumber pembiayaan apabila skema tersebut diterapkan.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai pelibatan TNI dan Polri belum memiliki urgensi apabila dikaitkan dengan persoalan utama dalam pelaksanaan MBG.
Menurutnya, tantangan terbesar program tersebut bukan berada pada aspek keamanan, melainkan tata kelola, kualitas layanan, dan manfaat yang diterima masyarakat.
"Persoalan di program MBG ini bukan persoalan keamanan, tetapi lebih kepada persoalan tata kelola, persoalan kemanfaatan publik, seperti kualitas gizi," ujar Trubus kepada Kontan, Kamis (23/7/2026).
Menurut Trubus, keterlibatan aparat masih dapat dilakukan apabila ditempatkan pada fungsi pendampingan, terutama di sisi rantai pasok. Misalnya, membantu memastikan kualitas bahan baku pangan, mendukung distribusi, maupun menjaga pemenuhan standar keamanan pangan.
"Kalau keterlibatannya dalam konteks rantai pasok, mengenai distribusi, mengenai kualitas makanan, itu bisa saja. Tetapi bukan pada pengelolaan SPPG," katanya.
Ia menilai keterlibatan TNI dan Polri yang terlalu jauh dalam operasional MBG dapat memunculkan pertanyaan mengenai kapasitas kelembagaan sipil, khususnya BGN, dalam menjalankan program secara mandiri.
"Apakah nanti dengan hadirnya TNI-Polri di BGN itu memperkuat BGN atau malah justru melemahkan BGN, ini masih menjadi pertanyaan publik," ujarnya.
Baca Juga: UU PFII Perluas Cakupan Usaha untuk Perkuat Ekosistem Finansial
Trubus mengatakan penguatan BGN seharusnya menjadi prioritas pemerintah, terutama dari sisi payung hukum, pengawasan, evaluasi, dan tata kelola program. Menurutnya, kelembagaan BGN masih perlu diperkuat agar mampu menjalankan MBG secara akuntabel.
"BGN sendiri butuh penguatan, karena dari sisi pengawasan, evaluasi, dan kebijakan masih banyak kelemahan," katanya.
Ia menegaskan penerima manfaat MBG merupakan kelompok masyarakat sipil, seperti anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Oleh karena itu, pengelolaan utama program tersebut seharusnya tetap berada di institusi sipil.
"Kalau jangka panjang, semuanya harus kembali ke masyarakat sipil. TNI-Polri hanya sebagai pendamping," ujar Trubus.
Sebelumnya, Sudaryono menjelaskan kemungkinan pelibatan aparat dalam MBG bukan merupakan hal baru dalam program pemerintah.
Ia mencontohkan pengalamannya saat menjabat Wakil Menteri Pertanian ketika TNI dan Polri dilibatkan untuk membantu distribusi bantuan kepada petani.
Baca Juga: Klik Maganghub.kemnaker.go.id, Ada Lowongan Di Kementerian PANRB, Uang Saku Rp 5 Juta
"Menurut saya begini. Intinya itu sama seperti di pertanian yang saya alami dulu, melibatkan semua pihak," ujar Sudaryono di kantor BGN, Rabu (22/7/2026).
Ia mengatakan pemerintah pernah mendistribusikan sekitar 70.000 pompa air pada musim kemarau melalui TNI dan Polri karena tidak tersedia anggaran khusus untuk biaya distribusi.
"Wah ini kok pakai tentara, pakai polisi. Membagi pompa di musim paceklik kemarau itu ada 70 ribu pompa. Kami bagi lewat TNI dan Polri. Kenapa? Karena tidak ada anggarannya. Jadi ongkos untuk membaginya tidak ada," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
