Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Badan Gizi Nasional (BGN) memperluas sasaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sebanyak 2.700 dapur MBG disiapkan untuk mendukung perluasan program tersebut mulai September 2026.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, ribuan dapur tersebut akan dibuka secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kesiapan masing-masing wilayah.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan jangkauan program MBG, terutama bagi masyarakat dan sekolah di daerah yang selama ini belum memperoleh layanan makanan bergizi gratis.
"Kami berharap di September ini kami akan mulai membuka dapur-dapur di wilayah 3T. Ada 2.700 yang sudah siap, kemudian kami secara bertahap akan buka, termasuk juga membuka dapur-dapur yang memang di situ banyak yang membutuhkan," ujar Sudaryono kepada awak media usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kemenkeu, Jumat (28/8/2026).
Baca Juga: Anggaran MBG Diefisiensi Jadi Rp 229 Triliun pada 2026, Terserap 56% per 27 Agustus
BGN Seleksi 13.000 Dapur dalam Antrean
Sudaryono menjelaskan, BGN tidak akan mengaktifkan seluruh dapur yang saat ini telah masuk dalam daftar antrean. Tercatat sekitar 13.000 dapur masih menunggu proses aktivasi.
Sebelum diaktifkan, BGN akan melakukan penyisiran untuk memastikan kesiapan setiap dapur sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan di wilayah masing-masing.
Dapur yang belum memenuhi kesiapan atau masih sebatas titik rencana akan dikeluarkan dari daftar antrean aktivasi.
"Mana-mana yang sudah siap itu akan kami aktivasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah itu," katanya.
Dengan mekanisme tersebut, BGN akan memprioritaskan dapur yang benar-benar siap beroperasi dan berada di wilayah dengan kebutuhan MBG yang tinggi.
Pesantren dan Daerah Luar Jawa Jadi Prioritas
Selain wilayah 3T, BGN juga akan memprioritaskan pembukaan dapur MBG di pondok pesantren yang hingga kini belum memperoleh program tersebut.
Perluasan cakupan MBG juga akan menyasar sejumlah wilayah di luar Jawa. Pemerintah menilai masih terdapat daerah yang membutuhkan akses terhadap layanan makanan bergizi gratis.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat membuat distribusi program MBG lebih merata, tidak hanya terkonsentrasi di wilayah yang memiliki infrastruktur dan fasilitas pendukung yang lebih memadai.
BGN Pastikan Tak Ada Tambahan Anggaran
Di sisi anggaran, Sudaryono memastikan perluasan dapur MBG pada 2026 akan dilakukan dengan mengoptimalkan anggaran yang telah tersedia.
Ia menegaskan BGN tidak memerlukan tambahan anggaran untuk menjalankan ekspansi program MBG pada tahun ini.
Baca Juga: Kepala BGN: 97% Anggaran MBG 2027 Akan Digunakan untuk Pos Makanan
"Insyaallah tidak perlu adanya penambahan anggaran. Anggaran yang sekarang di 2026 ini insyaallah bisa kami maksimalkan tanpa ada penambahan anggaran," ujarnya.
Optimalisasi anggaran menjadi salah satu pertimbangan BGN dalam menentukan dapur yang akan diaktifkan secara bertahap.
Masih Banyak Sekolah Belum Terima MBG
Sudaryono mengungkapkan, hingga saat ini masih banyak sekolah yang belum memperoleh program Makan Bergizi Gratis.
Permintaan dari sekolah untuk mendapatkan layanan MBG juga terus berdatangan melalui berbagai saluran. Permintaan tersebut disampaikan melalui video, email, surat, hingga pesan langsung melalui media sosial.
Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan cakupan program MBG antarwilayah, bahkan di lokasi yang berdekatan.
"Masih banyak juga sekolah-sekolah yang memang belum mendapatkan program makanan bergizi gratis, sementara sekolah di sebelahnya atau tidak jauh dari sekolah itu sudah mendapatkan MBG," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














