Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KUALA LUMPUR. Majelis Permusyawaratan Rakyat dan sejumlah perwakilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan kunjungan ke Malaysia, Selasa (24/5).
Adapun, yang pertama kali ditemui adalah Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.
Dalam pertemuan tertutup itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengaku sempat membahas soal kebijakan Malaysia yang mendorong pengembangan masyarakat pribuminya.
"Kami tanyakan tadi, kok bisa diterapkan dan tidak ada masalah. Kalau di tempat kita, kita menyebut pribumi, dianggap sudah tidak nasionalis," ujar Zulkifli di Gedung Parlemen Malaysia, Kuala Lumpur, Selasa (24/5).
Menurut Zulkifli, banyaknya pendatang akan berpengaruh pada kondisi pribumi dalam hal ekonomi sosial. Karena itulah Malaysia ingin mendorong masyarakat pribumi untuk bisa bersaing dengan mereka. Jika tidak, maka terjadi kesenjangan sosial yang timpang.
"Nanti akan datang satu masa kecemburuan tinggi dan rakyat tidak bisa diajak bicara. Kalo tidak bisa diajak bicara, maka masalah nasional yang timbul," kata Zulkifli.
Namun, Zulkifli belum memikirkan bagaimana penerapan kebijakan itu di Indonesia. Bisa saja kebijakan itu ditiru, namun harus disesuaikan dengan Pancasila, di mana keberagaman harus disatukan.
"Pancasila itu ekonomi yang berkeadilan. Bagaimana penerapan itu yang kita sesuaikan dengan keindonesiaan," kata Zulkifli.
"Kita tidak otomatis copy begitu. Tapi mendengar semangatnya," lanjut dia.
Pertemuan dengan Najib Razak mengawali serangkaian kunjungan perwakilan pemerintah Indonesia ke Malaysia. Selain Zulkifli, turut hadir Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan pimpinan fraksi partai politik di MPR.
Rencananya, besok rombongan akan mengunjungi Sekolah Indonesia Kuala Lumpur untuk menggelar sosialisasi empat pilar kebangsaan dan melanjutkan kunjungan ke parlemen Malaysia.
Zulkifli menjelaskan, kunjungan ini bertujuan untuk mempererat hubungan dan komunikasi dua negara yang berada dalam satu rumpun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
