Sumber: Kompas.com | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Sebuah data mengejutkan dilansir lembaga peneliti aktivitas pasar gelap, Havocscope, terkait perputaran uang dalam bisnis prostitusi, yang menempatkan Indonesia di posisi ke-12 sebagai negara dengan "belanja seks" terbesar di dunia.
Nilai tersebut mencapai angka US$ 2,25 miliar atau sekitar Rp 29 triliun.
Riset ini dilansir dengan menggunakan data dari program kesehatan masyarakat, penegak hukum, dan media di tiap negara.
Seperti diberitakan sebelumnya, berturut-turut di atas Indonesia, ada China, Spanyol, Jepang, Jerman, Amerika Serikat, Korea Selatan, India, Thailand, Filipina, Turki, dan Swiss.
Data Havocscope ini belum bisa dikonfirmasi oleh pejabat terkait di Indonesia.
Namun, keterangan Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi bisa menjadi potret kecil terhadap geliat bisnis tersebut di Indonesia.
Rustam mengungkap, di kawasan Kalijodo yang belakangan ramai diperbincangkan menyusul rencana relokasi, ternyata mempunyai perputaran dana yang sangat besar dari bisnis seks tersebut.
Dia mengatakan, perputaran uang di sana mencapai angka Rp 1 miliar per hari.
Uang itu berasal dari bisnis prostitusi dan juga bisnis "sampingan" yang hidup karena bisnis seks tersebut.
Seperti dilansir DW.com, UNICEF memperkirakan, 30 persen perempuan PSK di Indonesia berusia di bawah 18 tahun.
Tak hanya itu, banyak mucikari yang juga masih berusia remaja.
Selain itu, akhir-akhir ini, pemberitaan tentang artis Indonesia yang juga bekerja di sektor prostitusi pun marak.
Sementara itu, data Kementerian Sosial per tahun 2012 menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat 161 kawasan lokalisasi pelacuran. Beberapa di antaranya sudah ditutup.
Jumlah kawasan lokalisasi terbanyak berdasarkan data tersebut berada di Jawa Timur dengan 53 lokasi, dan lebih dari separuh di antaranya sudah ditutup.
Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah juga menyumbang jumlah yang tak sedikit, yakni 32 dan 12 kawasan lokalisasi.
Belakangan, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pun meluncurkan program untuk menjadikan Indonesia bebas tempat lokalisasi pada 2019.
"Kami lakukan proses monitoring dari (tempat) lokalisasi yang sudah ditutup, kemudian kami lakukan pemetaan kembali. Komitmen dinsos menjadi sangat penting di sini," kata Khofifah seperti dikutip Antara.
(Glori K. Wadrianto)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
