Belasan danau krisis, Pemerintah siapkan RPP Danau

Kamis, 18 April 2013 / 20:01 WIB

ILUSTRASI. Manfaat Lain dari Pil KB

Reporter: Fahriyadi | Editor: Amal Ihsan

JAKARTA. Pemerintah berupaya menyelesaikan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Danau pada tahun ini. Harapannya, RPP tersebut akan melindungi danau yang kondisinya kritis dan terancam hilang akibat pendangkalan.

"Kami upayakan RPP Danau selesai akhir tahun ini," ungkap Direktur Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Pitoyo Subandrio, Kamis (18/4). RPP Danau merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang No 7/2004 tentang Sumber Daya Air (SDA).

Adapun ruang lingkup yang akan diatur terdiri atas ruang danau dan daerah tangkapan air. Sedangkan kegiatan pengelolaan danau yang diatur dalam RPP ini di antaranya konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, pemberdayaan masyarakat, dan sistem informasi.

Pembahasan RPP Danau ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Kehutanan (Kemhut), Kementerian Pertanian (Kemtan), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham), dan Sekretariat Negara (Setneg).

"Kami akan lakukan pertemuan antar kementerian lagi untuk membahas ini," katanya. Pitoyo mengatakan RPP Danau ini untuk menjaga danau-danau di Indonesia yang kondisinya makin kritis dan mengkhawatirkan.

Saat ini, sedikitnya ada lima belas danau yang dinilai kritis dan berada di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Pitoyo, kelima belas danau ini mengalami pendangkalan sehingga berpotensi menimbulkan bencana karena daya tampung air bakal merosot.

Pendangkalan di danau-danau ini disebabkan oleh ulah manusia yang tidak memerhatikan lingkungan. Termasuk, membangun perumahan, dan tempat umum di areal pinggir danau. "Dengan begitu, akan mengubah zona perairan menjadi zona darat," tegas dia.

Berikut Daftar 15 Danau yang masuk dalam kategori kritis