kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Belanja pemerintah tak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi? Ini alasannya


Jumat, 10 Juli 2020 / 16:55 WIB
Belanja pemerintah tak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi? Ini alasannya
ILUSTRASI. Aktivitas bongkar muat di Terminal Petikemas Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (3/1). Kementerian Perdagangan menargetkan ekspor melonjak hingga dua digit pada 2020 mendatang. Nilai ekspor pada triwulan III 2019 hanya sebesar 0,02%. Pertumbuhan tersebut


Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi belanja pemerintah pusat sepanjang semester I-2020 sebesar Rp 668,5 triliun.

Realisasi ini setara dengan 33,8% dari pagu APBN-Perpres 72/2020 sebesar Rp 1.975,2 triliun.

Belanja pemerintah pusat pada semester pertama ini, mengalami peningkatan 6% apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode di tahun sebelumnya yang sebesar Rp 630,8 triliun.

Baca Juga: Belanja pemerintah pusat sepanjang semester I 2020 tumbuh 6%

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, memang secara agregat pertumbuhan belanja pemerintah pusat meningkat.

"Meski demikian, apabila mengacu pada belanja pemerintah pusat sampai Mei 2020 yang tumbuh 1,2%, ternyata salah satu penyumbangnya adalah belanja pembayaran bunga utang yang pada bulan Mei tumbuh 14%, terbesar kedua setelah belanja bantuan sosial (bansos) yang tumbuh 30%," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Jumat (10/7).

Baca Juga: Realisasi belanja negara sepanjang semester I 2020 mencapai Rp 1.068,9 triliun

Ia melanjutkan, belanja bunga utang ini bukan pos yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Di samping itu, jika dibandingkan dengan pertumbuhan belanja pemerintah pusat semester I-2019 yang mencapai 12%, tentu ini jauh melambat.

Menurutnya, untuk mengukur sumbangan konsumsi pemerintah ke Produk Domestik Bruto (PDB), maka perlu dilihat juga porsi belanja Pemerintah Daerah (Pemda).




TERBARU

[X]
×