Belanja Modal Masih Seret, K/L yang Menangani Infrastruktur Jadi Pemicunya

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

Lalu belanja modal gedung dan bangunan yang dimanfaatkan untuk pembangunan rumah dinas prajurit TNI dan Polri, Bandara pada Kemenhub, Rusun dan Rusus pada Kementerian PUPR dan Gedung Pendidikan Tinggi pada Kementerian Agama.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, belanja modal perlu didorong realisasinya karena pemerintah di satu sisi sedang mengalami kenaikan pendapatan negara dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Sehingga menjadi paradoks kalau kontraktor justru mengeluh keterlambatan pencairan dana proyek infrastruktur,” kata Dia.

Baca Juga: Ekonom Ramal Serapan Belanja Negara Tahun Ini Hanya Mencapai 83% dari Pagu

Bhima menyebut, idealnya belanja modal bisa terserap di atas 90% dari target hingga akhir tahun. Ia menyarankan agar pemerintah tidak mengorbankan belanja modal hanya untuk mempertebal Saldo Anggaran lebih (SAL) di akhir tahun.

Menurutnya, belanja yang harusnya dipangkas adalah belanja yang sifatnya konsumsi seperti belanja pegawai dan belanja barang. Sementara belanja yang berkaitan dengan peningkatan kualitas infrastruktur, konektivitas dan penurunan biaya logistik harus terus didorong.

Untuk itu, menurutnya pemerintah masih ada waktu untuk merealisasikan belanja modal dengan maksimal sampai akhir tahun. “Tapi kalau pemerintah memang sengaja tahan belanja modal, serapannya hanya bisa di bawah 83% dari target,” imbuhnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News