Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah diminta lebih bijak dalam mencari pembiayaan dengan biaya yang lebih murah. Hal ini untuk mengurangi beban utang pemerintah yang semakin meningkat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Staf Bidang Ekonomi, Industri dan Global Markets Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai bahwa pada tahun depan pemerintah kemungkinan akan mengurangi ketergantungannya terhadap pembiayaan utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
Sebagai gantinya, Myrdal memprediksi pemerintah akan lebih mengandalkan utang luar negeri dan pembiayaan melalui jalur bilateral atau multilateral.
Baca Juga: Jerman Hapus Utang Indonesia EUR 75 Juta, Dikonvesi Untuk Penanganan TBC Hingga HIV
Di sisi lain, meski rasio utang diperkirakan akan ada peningkatan pada tahun depan, Indonesia masih berada dalam posisi yang relatif sehat dibandingkan negara maju atau negara tetangga. Hitungan Myrdal, rasio utang Indonesia pada 2025 akan mencapai 40,2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kendati begitu, rasio utang Indonesia saat ini masih berada di bawah 50% PDB, yang menunjukkan adanya ruang untuk mengeksplorasi pembiayaan dari utang lebih lanjut.
"Memang kita lihat ada potensi untuk rasio utang untuk terus meningkat, walaupun kita lihat dari sisi rasio utang sebenarnya kita masih relatif sehat," ujar Myrdal kepada Kontan.co.id, Rabu (18/12).
Namun, Myrdal menekankan pentingnya pemerintah untuk lebih bijak dalam mencari sumber pembiayaan Uutang dengan bunga yang lebih murah. Pemerintah diharapkan dapat mengatur timing penerbitan utang dengan tepat, terutama saat ada tren penurunan suku bunga.
Baca Juga: Jelang Tutup Tahun, Utang Pemerintah Bengkak Jadi Rp 8.680,13 Triliun
"Kita harapkan pemerintah bisa melakukan aktivitas pencarian utang dengan front loading yang agresif pada saat ada tren penurunan suku bunga," katanya.
Selain itu, pemanfaatan pinjaman bilateral atau multilateral yang lebih murah dari penerbitan surat utang negara (SUN) juga dianggap menjadi langkah yang bijaksana.
"Kita harapkan pemerintah juga bisa lebih bijak untuk mendapatkan pendanaan utang dari bilateral ataupun juga multilateral secara lebih murah, kalau bisa lebih murah daripada penerbitan surat utang negara, sehingga memang kita harapkan as long as defisit fiskal kita masih di bawah 3%," imbuh Myrdal.
Asal tahu saja, Kemenkeu mencatat posisi utang pemerintah naik menjadi Rp 8.680,13 triliun per akhir November 2024.
Berdasarkan dokumen laporan APBN Kita Edisi Desember 2024, secara nominal, posisi utang pemerintah tersebut bertambah Rp 119,78 triliun atau meningkat 1,39% dibandingkan posisi utang pada akhir Oktober 2024 yang sebesar Rp 8.560,35 triliun.
Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 39,20%. Angka ini juga meningkat dari rasio utang terhadap PDB bulan sebelumnya yang sebesar 38,66%
Selanjutnya: Sektor Batubara Masih Jadi Tulang Punggung Bisnis UNTR, Cek Rekomendasi Analis
Menarik Dibaca: Prakiran Cuaca Jakarta Besok (19/12), Ini Daerah yang bakal Diguyur Hujan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
